Garis besar topik
-
Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan sangat berpengaruh terhadap penetapan dan pencapaian tujuan, pembentukan serta pengembangan budaya kerja di lingkungan Perseroan. Bagi Perseroan, implementasi Tata Kelola Perusahaan dalam proses bisnis merupakan pijakan kokoh untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan menjadi perangkat standar yang bertujuan memperbaiki citra, efisiensi, efektifitas dan tanggung-jawab sosial Perseroan. Adapun prinsip-prinsip tata kelola Perseroan meliputi transparansi, akuntabilitas, kewajaran, independensi dan tanggung jawab. Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen. Perseroan tidak memiliki komite lain dibawah Komisaris dan Direksi Perseroan selain Komite Audit.
-
Tata Kelola Perusahaan (corporate governance) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.
Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.
Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar AS seperti Enron Corporation dan Worldcom. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir tahun 2004.
-
Ringkasan
Tata kelola perusahaan berdampak pada semua aspek organisasi, mulai dari urusan komunikasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis. Namun, segala kebijakan tetap harus melibatkan keputusan dari dewan direksi demi kepentingan perusahaan.
Perusahaan konsultan bisnis PriceWaterhouseCoopers (PwC) menyebut tata kelola perusahaan sebagai ΓÇ£urusan kinerjaΓÇ¥, sebab tata kelola perusahaan menyiapkan kerangka kerja bagi proses operasional perusahaan. Menurut PwC, tata kelola perusahaan harus mencakup sembilan hal berikut ini:
- Kinerja perusahaan dan kinerja dewan.
- Hubungan antara dewan dan manajemen eksekutif.
- Penunjukan dan penilaian dewan direksi.
- Keanggotaan dan tanggung jawab dewan.
- Budaya kerja perusahaan dan cara mempertahankannya.
- Manajemen risiko, kepatuhan perusahaan, dan kontrol internal.
- Komunikasi antara dewan dan karyawan lainnya (mencakup corporate officers dan director).
- Komunikasi dengan para pemegang saham.
- Laporan keuangan.
Sembilan hal penting tersebut menggambarkan luasnya cakupan tata kelola perusahaan serta pengaruhnya bagi perkembangan bisnis. Untuk membantu pengarahan tata kelola perusahaan, Deloitte menawarkan kerangka tata kelola yang lebih rinci. Kerangkal tata kelola tersebut terdiri dari uraian tanggung jawab dan tujuan dewan serta hubungannya dengan infrastruktur perusahaan.
Kendati demikian, penerapan tata kelola perusahaan tidak menjamin pencapaian bisnis yang sukses. Mayoritas contoh tata kelola perusahaan yang baik memiliki prinsip yang sama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan. Semua perusahaan harus memiliki ketiga prinsip tersebut, termasuk perusahaan keluarga, perusahaan nirlaba (non-profit), dan perusahaan publik. Inilah yang membuat tata kelola perusahaan menjadi fokus utama bagi para pebisnis profesional. Penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dipahami oleh semua karyawan perusahaan (stakeholder), pemegang saham (shareholder), dan juga masyarakat.
-
Guys.. Tugas Critical Reviuw Untuk Materi CSR ditunggu sampai jam 15.00 WIB Hari ini
-