Dalam kurun waktu tahun 1967-2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu positif, kecuali tahun 1998, minus 13,20%. Sejak awal milenium, pertumbuhan ekonomi belum mencapai tingkat seperti pada pertengahan tahun sembilan puluhan, meski cenderung semakin tinggi. Penurunan kemiskinan jadi satu digit seperti sebuah ironi dalam pertumbuhan. Sebab, lebih dari 25 juta jiwa (9,41%) penduduk hidup di bawah garis kemiskinan (BPS, 15/7/2019). Meski angka kemiskinan sudah turun ke single digit 9,41%, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin masih besar, sekitar 78,44 juta atau 29,36% dari total penduduk Indonesia (Investor Daily, 18/7/2019). Fenomena paradoksal pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan ini menimbulkan pertanyaan, mengapa terjadi pertumbuhan ekonomi tetapi kemiskinan masih tinggi? Jawaban pertanyaan tersebut sederhana. Masyarakat golongan bawah kurang mempunyai akses terhadap faktor produksi. Dalam kegiatan ekonomi, faktor produksi disinergikan untuk menciptakan nilai tambah (value added), yang agregasinya merupakan produk domestik bruto (PDB). Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17%. Angka ini merupakan yang tertinggi semasa pemerintahan Jokowi-JK. Minimnya akses penduduk miskin terhadap faktor produksi menyebabkan akses terhadap nilai tambah (PDB) juga minimal. Maka, orang miskin kurang dapat menikmati bagian nilai tambah. Inilah penyebab mengapa kemiskinan persisten. Dari perekonomian yang berlangsung positif, dua hal mungkin terjadi. Pertama, kesenjangan pendapatan semakin tinggi, dikarenakan sebagian kecil masyarakat menguasai faktor produksi, dan penduduk miskin tidak demikian, sehingga mereka tetap saja miskin. Kedua, andaikata penguasa faktor produksi adalah investor asing, maka akan mengurangi ΓÇ£kueΓÇ¥ ekonomi domestik karena sebagian PDB milik investor asing terbang ke luar negeri. Dari dua hal tersebut, yang terjadi saat ini memang kesenjangan struktural maupun spasial yang membentuk lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus.

Empat Pilar Strategi Pembangunan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, pelestarian lingkungan hidup adalah bagian dari strategi pembangunan nasional, yang dicanangkan pemerintah sejak 2009. SBY mengatakan, program prorakyat yang dicanangkan pemerintah didasarkan pada empat pilar utama yaitu, pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Salah satu kebijakan hijau baru yang diterapkan di Indonesia adalah program pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan pasokan karbon.

Contoh Langkah mewujudukan upaya penghijauan yaitu Teknik penanaman hidroponik dapat menjadi solusi penghijauan selanjutnya apabila lahan yang kita punya tidak cukup memadai untuk ditanami tumbuhan hijau. Teknik penanaman hidroponik adalah teknik menanam tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan benda lain seperti sabut kelapa yang diberi unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan hijau. atau simplenya ada adalah Disiplin membuang sampah pada tempatnya dapat mendukung upaya penghijauan. Lingkungan yang telah kita tanami oleh tumbuh-tumbuhan hijau tentunya tidak boleh tercemari oleh limbah maupun sampah, karena dapat menimbulkan pemandangan yang tidak sedap. Kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan dalam masalah ini. Apabila masyarakat dengan sadar tidak membuang sampah sembarangan, tentu dampak positifnya juga dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Motif dan Berkah yang melimpah bagi Ekonomi 

Patut disadari oleh para pebisnis di Tanah Air bahwa para pebisnis dan korporasi global sudah melangkah jauh dalam menerapkan prinsip-prinsip green business dalam keputusan dan tindakan bisnis secara terintegrasi. Tren kesadaran korporasi global untuk menerapkan green business terus meningkat pesat dalam lima tahun terakhir. Sementara kesadaran korporasi Indonesia terhadap green business masih sangat rendah. 

Lalu, apa motif korporasi global menerapkan green business? Sejumlah hasil survei melaporkan bahwa motifnya sangat beragam. Pertama, untuk menebus dosa atas kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat perusahaan sebelumnya. Dengan begitu, perusahaan akan terlindungi secara sosial. Kedua, patuh terhadap regulasi agar bisa mengurangi tekanan-tekanan politik dan sosial dari pemerintah dan masyarakat setempat. Ketiga, menurunkan risiko bisnis dan risiko keuangan serta risiko politis. Keempat, meningkatkan akses politis, investasi, kredit dan bisnis perusahaan. 

Kelima, meningkatkan citra, reputasi dan nama baik perusahaan sehingga mendapat apresiasi yang luas dari para stakeholder. Keenam, untuk keberlanjutan bisnis dan laba perusahaan dalam jangka panjang. Apa berkah ekonomi yang dapat diperoleh perusahaan dari green business? Ternyata banyak! Sejumlah hasil riset empiris melaporkan bahwa komitmen berkelanjutan perusahaan mengelola bisnisnya dengan menginternalisasikan prinsipprinsip green businessdalam keputusan dan tindakan bisnis mendatangkan banyak manfaat atau berkah ekonomi bagi perusahaan. 

Meski dalam jangka pendek menurunkan laba, namun dalam jangka panjang justru mendatangkan banyak keuntungan bagi perusahaan. Laba, ekuitas dan nilai bersih perusahaan dan nilai pasar sekuritas perusahaan terus meningkat dalam jangka panjang. Bukti empiris di Indonesia juga menyimpulkan hal yang sama. Kinerja dan nilai perusahaan meningkat pesat pasca perusahaan melaksanakan CSR atau green business secara berkelanjutan.

Sebaliknya, risiko bisnis dan risiko pasar menurun signifikan setelah perusahaan melaksanakan CSR atau green business secara konsisten (Lako, 2013). Bukti-bukti empiris tersebut menunjukkan bahwa green business adalah berkah, bukan beban, bagi perusahaan. Karena itu, bagi para pebisnis, jangan khawatir untuk melangkah menerapkan konsep green business dalam praktik bisnis di perusahaan.