Garis besar topik
-
-

A. KATA SAMBUTAN
Assalamualaikum Waarahmatullahi Wabarakaat
Selamat Pagi Salam Sejahtera …… Tabik Pun......
Alhamdulillahi Robbilalamin, Nahmaduhu Wanastaiinu Wanastaghfiruhu Wanauudzu Billahi Min Syururi Anfusina Wamin Saayyiati A'malina Mayahdhillahu Fala Mudhilalah Waamayuddhlilhu Fala Haadiyah Lahuasyhadu Allaa Ilaaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammadarrasulullah Allahummasalli Ala Saayidina Muhammad Wa Ala Ali Sayidina Muhammad Amma Ba'du
Sebagai hamba Allah yang beriman marilah kita panjatkan puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kesehatan iman lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Perkuliahan E Learning AUDIT PUBLIK.
Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju pada peradaban hidup modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak…. Aamiin
B. DESKRIPSI MATA KULIAH
Pengauditan sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik. Sebagai salah satu bidang, audit sektor publik lebih merupakan pilar. Audit sektor publik perlu dipahami secara lengkap dan tidak sepotong-sepotong baik itu regulasi, teknis administratif, teknis pelaksanaan, serta teknis pelaporannya. Mata kuliah ini didesain untuk diberikan kepada mahasiswa terkait pemahaman tentang posisi, arti penting, proses dan teknik audit pada sektor publik. Mata kuliah ini akan lebih banyak membahas sisi pemerintahan sebagai salah satu fokus dari sektor publik.
C. CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN PETA PEMBELAJARAN
Matakuliah pengauditan sektor publik bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang teori, praktik dan teknik audit pada organisasi sektor publik. Setelah mempelajari dan memahami matakuliah ini, peserta diharapkan memiliki konsep dan menguasai teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan. Mahasiswa dapat memahami pentingnya perencaanaan audit, prosedur audit, peran audit keuangan, audit kinerja, dan audit khusus (investigatif) dalam organisasi sektor publik.
D. STRUKTUR PELAKSANAAN
Struktur pelaksanaan atau metode perkuliahan:
┬╖ Menggunakan proses pertemuan daring (online) dan luring (offline) perorangan maupun kelompok.
┬╖ Setiap perkuliahan wajib hadir dan aktif di dalam Pertemuan online dan offline
┬╖ Setiap perkuliahan akan ada tugas perorangan maupun kelompok.
┬╖ Setiap tugas Kelompok wajib di presentasikan secara online atau offline
┬╖ UJIAN TENGAH SEMESTER
┬╖ UJIAN AKHIR SEMESTER
E. MODEL ASSESMENT
1. Attendance (20%)
2. Home Work, Quiz and E-Learning (20%)
3. Mid Test (20%)
4. Final Test (20%)
5. Etic (20%)
F. BOBOT PENILAIAN
NILAI MUTU
RANGE
BOBOT
A
80 ΓÇô 100
4
A-
75 ΓÇô 79.5
3.75
B+
70 ΓÇô 74.5
3.5
B
65 ΓÇô 69.5
3
C
55 ΓÇô 64.5
2
D
30 ΓÇô 54.5
1
E
< 30
0
G. PRETEST
Jelaskan apa yang anda ketahui tentang Audit Sektor Publik di Indonesia saat ini!
H. IDENTITAS DOSEN
┬╖ Jaka Darmawan, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., CMA., CAPF., CAPM.
┬╖ 0812 7984 2402
I. PANDUAN PENGGUNAAN TOOL VIRTUAL
- Kompensasi keterlambatan kehadiran 10 menit
- Selama perkuliahan online diwajibkan menampilkan video
- Selama perkuliahan online diwajibkan mematikan audio (kecuali diizinkan atau ditanya)
- Selama perkuliahan online diwajibkan memakai pakaian formal
J. BUKU AJAR
Buku Teks Utama:
1. Miller dan Harrel. 2004. Local Government Audits and single Audits. CCH incorporated., Chicago.
2. Bastian, Indra. 2007. Audit Sektor Publik. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
3. ------- , Modul Audit Internal Sektor Publik, 2007. STAN, Tangerang
4. Ihyaul Ulum, Audit Sektor Publik. Bumi Aksara. Jakarta.
Buku Teks Pendukung:
1. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
2. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Januari 2001, Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba Empat, Jakarta.
Undang-undang dan Peraturan-peraturan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
5. Jurnal-jurnal Pendukung
K. JURNAL ATAU VIDEO UNTUK MENGINSPIRASI DALAM PEMBELAJARAN
-