selamat sore pak,
Tanggapan saya begini mengenai pelaksanaan demokrasi di indonesia ini dalam kaitannya dengan pemilu dan korupsi kepala daerah adalah
Ada baiknya ketika pilkada langsung dilakukan evaluasi, jangan hanya pemilih yang menjadi korban, tetapi juga lakukan evaluasi terhadap partai politik.
Ketika dalam prapencalonan saja, bakal calon kepala daerah sudah harus membayar mahar tinggi kepada partai pengusung. Ini menjadi salah satu peluang untuk melakukan korupsi, kenapa transaksi yang haram ini dibiarkan begitu saja? Bahkan hal ini semakin membudaya dan menjadi hal lumrah.
Kini, pemerintah bersama dengan DPR untuk tidak tergesa-gesa dalam mengubah sistem pilkada.
Terimakasih