Di indonesia, Pelaksanaan demokrasi terkait dengan pemilu dan korupsi kepala daerah tidak berjalan degan baik. Demokrasi bukan hanya melahirkan wakil-wakil rakyat (DPR) yang tidak kompeten, tetapi juga menghasilkan banyak kepala daerah yang korup dan intoleran. 
Terjeratnya ratusan kepala daerah dalam kasus korupsi diduga politk biaya tinggi, baik untuk pencalonan lewat partai politik, biaya kampanye yang tidak terawasi dengan baik sehingga tanpa batas, dan adanya politik uang langsung kepada pemilih, memicu kepala daerah berusaha mengembalikan modal sehingga memunculkan istilah adanya industri politik. Politik uang sekarang sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam setiap pesta demokrasi, hal itu biasa dilakukan oleh calon kepala daerah agar mendapatkan suara dan menang dalam pemilukada. 
Banyaknya partai yang ikut bergabung dalam pemerintahan (baik di pusat dan di daerah) menuntut jumlah posisi dan jabatan publik yang harus diisi. Setiap orang harus memiliki bagian. Persoalan korupsi di Indonesia berpangkal pada gemuknya pemerintahan ditambah political ignorance para pemilih. Setiap kepala daerah yang terpilih merasa berhutang pada partai yang mendukungnya. Ketika berkuasa, dia sekuat tenaga akan ΓÇÿmembayar utangΓÇÖkepada para pendukungnya, dengan memberi jabatan atau memberi insentif lain, yang berpotensi mengandung korupsi.