Struktur Tata Kelola

Struktur tata kelola mengacu pada kerangka kerja yang menentukan wewenang, tanggung jawab, dan kekuatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Struktur ini dapat bersifat terpusat, terdesentralisasi, atau campuran, tergantung pada faktor-faktor seperti persyaratan bisnis dan toleransi risiko.

Tata kelola merupakan konsep yang kompleks dan sangat sulit untuk dijelaskan dengan satu definisi. Berbagai pemangku kepentingan cenderung memandang tata kelola dengan cara yang berbeda. Kebutuhan akan tata kelola muncul ketika sekelompok besar orang dengan tujuan yang berbeda hidup berdampingan dalam suatu komunitas. Dengan ukuran kelompok yang terlalu besar untuk mencapai konsensus yang efisien mengenai tindakan yang akan diambil terkait masalah-masalah penting, para anggota kelompok dapat mendelegasikan sebagian besar tanggung jawab pengambilan keputusan kepada suatu entitas yang terdiri dari beberapa anggota. Para anggota ini disebut sebagai dewan direksi, komite, manajemen proyek, atau yang setara, yang bertanggung jawab untuk "mengarahkan" komunitas dengan menetapkan aturan. Para pengambil keputusan yang merupakan entitas yang mengatur bertanggung jawab untuk mempertimbangkan semua informasi kontekstual dan membuat keputusan yang tepat terkait tata kelola yang akan menjadi tanggung jawab mereka oleh komunitas yang lebih luas.

Struktur tata kelola memberi organisasi kemampuan untuk mengelola informasi dengan cara yang membantu memenuhi tujuan bisnisnya sambil meminimalkan risiko dan menjaga kepatuhan terhadap berbagai undang-undang tempat ia menjalankan bisnis. Meskipun tata kelola informasi mungkin secara historis dipandang sebagai aktivitas manajemen arsip,sekarang memerlukan partisipasi pemangku kepentingan tambahan dari berbagai bidang seperti sumber daya manusia, keuangan, hukum, kepatuhan, keamanan informasi, dan teknologi informasi untuk secara memadai menangani berbagai macam persyaratan keamanan siber, privasi, penemuan elektronik, operasional, dan peraturan yang terus berkembang.