Efek kebijakan fiskal terhadap perekonomian dapat dilihat dari beberapa perspektif yang berbeda (Hemming, Kell, & Mahfouz, 2002), yaitu dari sisi permintaan (demand-side effects of fiscal policy), penawaran (supply-side effects of fiscal policy), dan kelembagaan (institutional aspects of fiscal policy). 

1. Pengaruh Kebijakan Fiskal dari Sisi Permintaan 

Pengaruh kebijakan fiskal dari sisi permintaan ini lebih lanjut diklasifikasikan berdasarkan perspektif mainstream utama dalam teori ekonomi, yaitu Keynesian dan Non-Keynesian. 

a. Pendekatan Keynesian 

Model Keynesian yang paling sederhana mengasumsikan adanya kekakuan harga (price rigidity) dan perekonomian mengalami kelebihan kapasitas (excess capacity), sehingga output ditentukan oleh permintaan agregat (aggregate demand). Dalam model ini, ekspansi fiskal mempunyai efek pengganda (multiplier effect) terhadap permintaan agregat dan output. 

Ekspansi fiskal mendorong peningkatan permintaan agregat melalui salah satu dari dua saluran, yaitu : Pertama, apabila pemerintah meningkatkan belanja dan penerimaan pajak diasumsikan tetap sama, maka permintaan agregat akan bertambah secara langsung. Kedua, apabila pemerintah mengurangi pajak (tax cuts) atau menaikkan transfer payments, maka pendapatan masyarakat yang dapat dibelanjakan (disposable income) akan bertambah, dan masyarakat cenderung menambah konsumsi. Peningkatan konsumsi yang peka (responsiveness) terhadap perubahan pendapatan ini mempengaruhi pengganda Keynesian dengan nilai lebih besar dari satu, dan dengan kecenderungan meningkat. Nilai pengganda Keynesian lebih besar untuk peningkatan belanja dibandingkan untuk pemotongan pajak. Apabila peningkatan belanja diimbangi dengan peningkatan pajak, maka hasilnya adalah nilai pengganda anggaran berimbang (balanced budget multiplier) persis sama dengan satu. 

Sementara itu, dalam model Keynesian yang diperluas (model IS-LM standar) dikemukakan bahwa kebijakan fiskal juga dapat mengubah komposisi permintaan agregat. Apabila pemerintah menjalankan defisit anggaran, sejumlah pembiayaan akan dipenuhi dengan menerbitkan obligasi, sehingga pemerintah berkompetisi dengan sektor swasta untuk mendapatkan dana masyarakat. Hal ini akan mendorong naiknya suku bunga dan memungkinkan terjadinya "crowding out" investasi swasta. 

Dengan demikian, ekspansi fiskal yang dikompensasi dengan tambahan pinjaman menyebabkan suku bunga naik lebih tinggi dan selanjutnya mengurangi investasi . Crowding out mungkin menjadi lebih besar apabila investasi sensitif terhadap suku bunga. Namun demikian, apabila investasi merupakan fungsi dari pendapatan sekarang (current income)ΓÇösesuai konsep dalam model akselerator pengganda (multiplier-accelerator models)ΓÇöbisa menghasilkan pengganda fiskal yang cukup besar. Kemungkinan crowding out juga bisa terjadi melalui nilai tukar, terutama untuk perekonomian terbuka, sebagaimana dikemukakan dalam model IS-LM (Mundell-Fleming). Suku bunga yang lebih tinggi merangsang masuknya modal dari luar negeri (capital inflows) yang pada gilirannya menyebabkan nilai tukar mengalami apresiasi (penguatan). 

Apresiasi ini menyebabkan barang-barang yang diimpor menjadi lebih murah dan ekspor menjadi lebih mahal. Implikasinya, karena terjadinya peningkatan permintaan domestik yang berasal dari ekspansi fiskal, maka kondisi neraca transaksi berjalan (current accounts) menjadi lebih buruk. Derajat crowding out juga dipengaruhi oleh fleksibilitas harga. Model Neo Keynesian menganggap bahwa harga yang fleksibel, walaupun dibatasi dalam jangka pendek, cenderung mempersempit rentang nilai yang ditimbulkan oleh pengganda fiskal, dan membatasi pengaruh rezim nilai tukar. Dalam perekonomian tertutup, ekspansi fiskal akan menyebabkan harga-harga lebih tinggi dan menghambat kenaikan permintaan agregat dalam jangka pendek, dengan mendorong crowding out melalui suku bunga yang terjadi dengan rijiditas harga. Dalam perekonomian terbuka dengan nilai tukar fleksibel, derajat crowding tergantung pada respon harga-harga domestik terhadap perubahan nilai tukar. Perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga-harga bisa mempengaruhi crowding out melalui efek kekayaan (wealth effects) terhadap permintaan agregat.

b. Pendekatan Non-Keynesian 

 Pendekatan ini berasal dari model neo-klasik yang menyoroti kelemahankelemahan pendekatan Keynesian. Meskipun model neo-klasik memberikan penekanan pada efek kebijakan fiskal dari sisi penawaran (supply-side effects), namun ada beberapa karakteristik model ini yang memiliki implikasi terhadap permintaan. Menurut model neo-klasik, apabila konsumen berorientasi ke masa depan dan sangat sadar tentang konstrain anggaran antar waktu pemerintah (government's intertemporal budget constraint), maka konsumen beranggapan bahwa pemotongan pajak sekarang akan dibiayai melalui utang oleh pemerintah. Akibatnya dimasa yang akan datang pajak yang dikenakan lebih tinggi. Argumen ini dikenal dengan Ricardian equivalence (Barro, 1974). Dengan demikian, antara pajak dan utang memiliki Ricardian equivalence. Ricardian equivalence yang sempurna menunjukkan bahwa penurunan tabungan pemerintah akibat pemotongan pajak akan diimbangi dengan tabungan swasta yang lebih tinggi, dan permintaan agregat tidak terpengaruh. Pengganda fiskal dalam kasus ini adalah nol. 

Fokus dalam Ricardian equivalence adalah pada efek pemotongan pajak lump-sum untuk arah belanja pemerintah tertentu. Dengan pajak proporsional atau progresif, pemotongan pajak akan mempengaruhi pendapatan permanen. Apabila ekspansi fiskal (peningkatan belanja pemerintah), maka dampaknya terhadap pendapatan permanen tergantung pada bagaimana ekspansi fiskal dibiayai dimasa yang akan datang. Peningkatan belanja pemerintah yang bersifat temporer tidak akan berpengaruh karena diimbangi dengan pemotongan belanja dimasa mendatang. Namun demikian, peningkatan belanja pemerintah yang dibiayai melalui pajak yang lebih tinggi dimasa mendatang akan menyebabkan penurunan pendapatan permanen dan konsumsi.

2. Pengaruh Kebijakan Fiskal dari Sisi Penawaran 

Disamping pengaruhnya terhadap permintaan agregat dan tabungan, kebijakan fiskal juga mempengaruhi perekonomian melalui perubahan insentif. Pengenaan tarif pajak marjinal yang tinggi atas pendapatan berpotensi mengurangi insentif untuk menghasilkan pendapatan. Para ekonom "supply-side" menyatakan bahwa pengurangan tarif pajak akan berpengaruh besar terhadap jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, dan juga terhadap output. Pengaruh insentif terhadap pajak juga memainkan peranan pada sisi permintaan. Kebijakan kredit pajak investasi, misalnya, dapat mempengaruhi permintaan atas barang-barang modal. 

Kebijakan yang hanya mempromosikan respon sisi penawaran bisa mengatasi konstrain kapasitas, dan dampaknya terutama dalam jangka panjang. Namun demikian, efek sisi penawaran dari kebijakan fiskal bisa memiliki konsekuensi pada sisi permintaan dalam jangka pendek karena ekspektasi pertumbuhan jangka panjang yang lebih tinggi. Apabila ekspansi fiskal dilakukan melalui pemotongan pajak dan peningkatan belanja untuk sisi penawaran, hal ini akan cenderung meningkatkan pengganda fiskal. 

Untuk menilai dampak kebijakan fiskal jangka pendek dari sisi penawaran yang harus diperhatikan adalah pengaruh perubahan pendapatan tenaga kerja terhadap penawaran tenaga kerja dan pengaruh perubahan pajak modal (capital taxes) terhadap tabungan dan investasi. Selain itu, pengaruh perubahan belanja terhadap produktivitas tenaga kerja dan modal juga harus mendapatkan perhatian, khususnya belanja pemerintah untuk barang-barang publik dan barang-barang lainnya dengan eksternalitas positif.

http://

Apa itu siklus bisnis?

Siklus bisnis disebut juga sebagai siklus ekonomi atau siklus perdagangan. Secara sederhana siklus bisnis dapat dimaknai sebagai rangkaian kondisi ekonomi yang terjadi secara berulang, konstan, dan teratur dalam periode tertentu. Meski berulang, namun panjang siklus bisnis tak bisa diprediksi atau ditentukan secara pasti. Variabel yang digunakan sebagai tolok ukur dari siklus bisnis adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil.

Fluktuasi perekonomian di setiap negara terjadi antara periode ekspansi dengan kontraksi. Perubahan kondisi ekonomi ini disebabkan oleh tingkat pekerjaan, produktivitas, dan permintaan terhadap pasokan barang dan jasa di suatu negara. Dalam jangka pendek, perubahan ini kurang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena menyebabkan perekonomian negara memasuki periode ekspansi dan resesi. Namun dalam jangka panjang, ekonomi yang fluktuatif dapat memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi, karena otoritas suatu negara dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan potensi output-nya dari waktu ke waktu.

Siklus bisnis dapat dipahami pula sebagai jenis fluktuasi dalam aktivitas ekonomi agregat dari berbagai negara, yang terdiri dari ekspansi, resesi, kontraksi, dan kebangkitan ekonomi. Durasi terjadi siklus bisnis sangat bervariasi, dari yang terpendek lebih dari satu tahun hingga terpanjang sepuluh hingga dua belas tahun. Meski berfluktuasi, namun periode terjadinya tidak bisa diprediksi secara pasti. Artinya, meski siklus bisnis merupakan rangkaian kondisi ekonomi yang berulang, namun periode terjadi pengulangannya tidak dapat dipastikan dalam jangka waktu yang sama.

Tahapan dalam siklus bisnis

Siklus bisnis secara umum terdiri dari empat fase atau tahapan, yaitu kemakmuran (puncak siklus), kemerosotan (resesi ekonomi), palung perekonomian, dan pemulihan (ekspansi).

• Kemakmuran

Tahap kemakmuran ini merepresentasikan puncak siklus, di mana perekonomian suatu negara sedang dalam kondisi yang baik. Laju pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat pengangguran rendah. Pada tahap ini, daya beli masyarakat meningkat seiring dengan naiknya pendapatan masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, di tahap ini umumnya konsumen ingin memanfaatkan uang yang dimilikinya untuk mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi atas barang dan jasa.

Dari sudut pandang produsen, kondisi ekonomi pada tahap puncak siklus ini dimanfaatkan dengan melakukan ekspansi bisnis dan melakukan inovasi dengan memproduksi serta menawarkan produk-produk baru kepada konsumen. Selain itu, produsen juga melakukan diversifikasi produk.

Sebagaimana berjalannya suatu siklus, pada tahap kemakmuran atau puncak siklus ini sekaligus menjadi titik balik di mana peningkatan output berangsur berhenti dan mulai mengalami penurunan.

• Kemerosotan

Dari tahap kemakmuran atau puncak siklus, kondisi ekonomi beranjak ke tahap kemerosotan yang ditandai dengan terjadinya resesi ekonomi. Perekonomian suatu negara dikatakan berada dalam tahap resesi apabila nilai PDB mengalami penurunan atau nilai pertumbuhan ekonomi riil negatif selama dua kuartal atau lebih dalam periode satu tahun.

Akibatnya, output menurun dan pengangguran meningkat. Secara lebih lanjut kondisi ini berdampak pada tingginya tingkat pengangguran, karena banyak pekerja yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya akibat terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Resesi ekonomi tak ubahnya kelesuan ekonomi, di mana tingkat permintaan menurun yang berimbas pada volume produksi yang menurun pula. Kondisi ini jelas berpengaruh pada berkurangnya penerimaan perusahaan, sehingga mau tak mau harus dilakukan pengurangan pekerja. Pada tahap ini, perusahaan selaku produsen lebih memprioritaskan produksi barang-barang yang mampu memberikan nilai plus kepada konsumen.

Pengurangan pekerja berakibat pada pemutusan hubungan kerja, sehingga angka pengangguran semakin meningkat. Dampak lebih lanjut tentu saja berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga daya beli menurun. Masyarakat selaku konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, tak lagi loyal terhadap barang dan jasa. Sebab itulah tingkat permintaan menurun drastis.

Resesi ekonomi terjadi umumnya disebabkan oleh pasokan persediaan barang yang berlebih, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan konsumsi, di mana konsumsi justru mengalami penurunan. Selain itu, resesi ekonomi juga dapat disebabkan oleh kurangnya inovasi.

• Palung perekonomian

Palung merupakan lekukan dalam pada tanah berisi air. Di laut, keberadaan palung ini membahayakan karena mampu menjebak di mana jika ada orang yang terjebak di dalamnya akan sulit keluar sehingga berisiko terseret ke laut lebih dalam bahkan sampai kehilangan nyawa. Sebagaimana yang digambarkan, palung dalam ekonomi juga memiliki makna yang membahayakan. Palung perekonomian dapat dimaknai sebagai kondisi resesi yang lebih parah dan mengarah pada depresi ekonomi. Suatu negara yang perekonomiannya mengalami tahap palung artinya harus merumuskan kebijakan baik moneter maupun fiskal guna menyelamatkan perekonomian negara.

Di satu sisi, tahap palung ini menempatkan perekonomian suatu negara pada titik nadir. Pertumbuhan ekonomi jelas mengalami penurunan, bahkan bisa jadi negara mengalami defisit yang memaksa otoritas terkait melakukan pinjaman asing. Iklim investasi suram karena investor kehilangan kepercayaannya dan menarik dananya keluar. Meski ekonomi mengalami masa suram di tahap ini, namun perlahan akan menemukan cahaya terang. Tahap ini merupakan titik balik di mana resesi ekonomi mulai berakhir dan kegiatan produksi kembali menggeliat sehingga output mulai mengalami peningkatan.

• Pemulihan

Pada tahap pemulihan, geliat perekonomian kembali dapat dirasakan. Berangsur secara perlahan namun pasti, tingkat permintaan masyarakat akan barang dan jasa mulai naik. Hal ini tentu saja memicu produsen untuk meningkatkan volume produksi. Seiring volume produksi yang meningkat, angka penggangguran mulai dapat diatasi.

Pemulihan merepresentasikan ekspansi, yakni kondisi ketika pertumbuhan ekonomi mulai meningkat mengikuti kontraksi dan palung dalam siklus bisnis. Kondisi ekonomi dikatakan memasuki tahap pemulihan apabila PDB riil kembali pada tingkat potensi jangka panjangnya. Di tahap pemulihan ini, perekonomian bergerak dari depresi dan resesi menuju kemakmuran di mana pertumbuhan ekonomi mulai merangkak naik dan stabil. Pergerakan ekonomi ini akan terus berlanjut hingga mencapai puncak siklus kembali (tahap kemakmuran).

Dalam sejarah perekonomian dunia, siklus bisnis yang terjadi berlangsung antara 3 hingga 5 tahun dalam satu periode tahapan siklus. Pada periode siklus bisnis tersebut, durasi terjadinya resesi ekonomi sekitar 11 bulan. Perumusan dan implementasi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dapat memperpendek masa resesi ekonomi dan mempercepat terjadinya tahap pemulihan ekonomi.

http://

http://

Perilaku kebijakan fiskal dalam menghadapi siklus bisnis (business cycles) telah lama menjadi pembahasan di kalangan ekonom. Berdasarkan aliran pemikiran, terdapat dua kelompok utama yang mengemukakan pandangan mereka berkaitan dengan perilaku kebijakan fiskal dan siklus bisnis, yaitu ekonom pendukung Keynessian (counter-cyclical) dan ekonom pendukung hipotesis taxsmoothing. Pendukung Keynesian yang lebih menyukai kebijakan fiskal countercyclical menyatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan belanja dan/atau menurunkan tarif pajak selama resesi untuk menstimulasi permintaan agregat dan secara parsial mencegah penggunaan sumber daya ekonomi yang tidak optimal (underemploying) dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, dalam periode ekspansi (booms) pemerintah harus melakukan pengurangan belanja dan/atau menaikkan tarif pajak untuk mendinginkan (cool off) perekonomian dan mengendalikan tekanan inflasi. 

Menurut perspektif ini, pemerintah sebaiknya mengurangi belanja sebagai proporsi dari PDB selama periode booms, dan meningkatkannya selama masa resesi. Perspektif ini mengikuti hipotesis perataan konsumsi (consumptionsmoothing hypothesis) yang menyatakan bahwa fungsi belanja pemerintah sebaiknya menempati pendapatan permanen dasar, bukan pendapatan lancar (current income). Apabila pemerintah memperhatikan smoothing jalur produksi dan dianggap mampu menstabilisasi output, pemerintah dapat mengoperasikan kebijakan fiskal countercyclical. Idenya adalah bahwa goncangan negatif terhadap permintaan atas barang-barang domestik secara parsial bisa diimbangi dengan peningkatan permintaan pemerintah. Dengan cara yang sama, pemerintah dapat mengkontraksi kegiatannya selama periode boom, untuk menghindari memanasnya (overheating) perekonomian domestik. 

Argumen lain adalah model tax-smoothing yang diperkenalkan oleh Barro (1979). Model ini menyatakan bahwa kebijakan sebaiknya tetap netral selama siklus bisnis dan hanya merespon perubahan-perubahan yang tidak diantisipasi yang mempengaruhi konstrain anggaran pemerintah (Talvi and Vegh, 2000). Barro menjelaskan bahwa biaya-biaya pajak yang distortif, disamping program yang countercyclical untuk belanja pemerintah sebagai rasio dari PDB, menimbulkan tax smoothing sebagai kebijakan fiskal optimal. Misalkan, dalam skenario Barro, pajak yang konstan dipilih3 (yang menghindari distorsi antar waktu yang terjadi jika tarif pajak berubah selama siklus ekonomi), sehingga anggaran secara rata-rata berimbang selama siklus ekonomi. Akibatnya, penerimaan pajak sebagai rasio terhadap PDB bersifat acyclical ΓÇô dengan tarif pajak konstan, penerimaan naik tajam selama boom dan turun selama resesi. Namun demikian, dengan jalur belanja pemerintah yang bersifat countercyclical dan rasio pajak terhadap PDB yang acyclical, defisit anggaran bersifat countercyclical. Berdasarkan argumen tersebut, pada satu sisi, apabila pengambil keputusan mengikuti aturan Keynesian, dapat dikatakan selama siklus bisnis korelasi positif antara tarif pajak dan output, dan korelasi negatif antara belanja pemerintah dan output.5 Pada sisi lain, jika pengambil keputusan mengikuti argumen Barro, korelasi tersebut sangat rendah, hampir mendekati nol.

Dalam pada itu, Kaminsky, Reinhart dan V├⌐gh (KRV, 2004)ΓÇökarena alasan pentingnya peranan siklikal kebijakan untuk memahami kebijakan aktualΓÇö mendefinisikan siklikalitas (cyclicality) kebijakan fiskal berdasarkan instrumeninstrumen kebijakanΓÇöbelanja pemerintah (g) dan tarif pajak (∩ü┤ )ΓÇöbukan berdasarkan hasil (outcomes) kebijakan dalam artian keseimbangan fiskal atau penerimaan pajak. Berdasarkan definisi siklikalitas tersebut kemudian diuji implikasinya terhadap variabel-variabel endogen seperti keseimbangan fiskal primer (primary fiscal balance), penerimaan pajak, dan variabel fiskal lainnya sebagai proporsi terhadap PDB. Definisi siklikalitas kebijakan fiskal dimaksud dirangkum dalam Tabel 1, dengan penjelasan sebagai berikut : 

i. Kebijakan fiskal dikatakan countercyclical karena cenderung menstabilisasi siklus bisnis (yaitu, kebijakan fiskal bersifat kontraktif pada waktu perekonomian mengalami ekspansi (good times) dan ekspansif pada waktu perekonomian mengalami kontraksi atau resesi (bad times). Kebijakan fiskal countercyclical ditandai dengan belanja pemerintah yang lebih rendah (lebih tinggi) dan tarif pajak lebih tinggi (lebih rendah) pada waktu ekonomi berekspansi (berkontraksi). 

ii. Kebijakan fiskal dikatakan procyclical karena cenderung mendukung atau mengikuti siklus bisnis (yaitu, kebijakan fiskal bersifat ekspansif pada good times dan kontraktif pada bad times). Kebijakan fiskal procyclical ditandai dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi (lebih rendah) dan tarif pajak lebih rendah (lebih tinggi) pada good (bad) times. 

iii. Kebijakan fiskal dikatakan acyclical karena tidak mendukung atau menstabilisasi siklus bisnis. Kebijakan fiskal acyclical ditandai dengan belanja pemerintah dan tarif pajak yang tetap (konstan) selama siklus (atau lebih jelasnya belanja pemerintah dan tarif pajak tidak berubah secara sistematis seiring dengan siklus bisnis).

Tabel 1. Indikator Fiskal : Korelasi Teoritis dengan Siklus Bisnis

Untuk memahami implikasi teoritis dari siklus bisnis terhadap indikator fiskal, dapat diperhatikan uraian berikut ini : 

- Misalkan kebijakan fiskal acyclical. 

Karena tarif pajak konstan selama siklus dan basis pajak bertambah pada good times dan berkurang pada bad times, maka penerimaan pajak berkorelasi positif dengan siklus bisnis. Hal ini pada gilirannya berimplikasi pada keseimbangan primer yang juga berkorelasi positif dengan siklus. Rasio belanja pemerintah (neto dari pembayaran bunga) terhadap PDB berkorelasi negatif dengan siklus karena belanja pemerintah tidak berubah dan, menurut definisi, PDB tinggi (rendah) pada good (bad) times. Dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi (rendah) pada good (bad) times, korelasi rasio penerimaan pajak terhadap PDB dengan siklus bersifat mendua atau ambiguous. (yaitu menjadi positif, nol, atau negatif sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.1 di atas). Akibatnya, korelasi keseimbangan primer sebagai proporsi dari PDB dengan siklus juga ambiguous. 

- Misalkan kebijakan fiskal procyclical. 

Karena menurut definisi, tarif pajak turun (naik) pada good (bad) times, namun basis pajak bergerak dengan arah yang berlawanan, maka korelasi penerimaan pajak dengan siklus ambiguous. Karena g naik pada good times, korelasi g/GDP pada prinsipnya bisa bernilai salah satu. Dengan perilaku siklikal penerimaan pajak yang ambiguous perilaku siklikal penerimaan pajak sebagai proporsi GDP juga ambiguous. Perilaku keseimbangan primer sebagai proporsi PDB juga menjadi ambiguous.

- Misalkan kebijakan fiskal countercyclical. 

Per definisi, tarif pajak tinggi pada good times dan rendah pada bad times, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak berubah secara positif (searah) dengan siklus. Hal yang sama juga berlaku bagi keseimbangan primer karena penerimaan pajak naik (turun) dan belanja pemerintah turun (naik) pada good (bad) times. Rasio g/GDP akan berubah secara negatif (berlawanan arah) dengan siklus karena g turun (naik) pada good (bad) times. Karena penerimaan pajak meningkat pada good times, perilaku penerimaan pajak sebagai proporsi PDB akan menjadi ambiguous dan, karena itu, perilaku keseimbangan primer sebagai proporsi dari PDB juga ambiguous.

Untuk memahami keterkaitan antara Kebijakan Fiskal dan Siklus Bisnis, silahkan lihat pada tayangan sebagai berikut: 

http://