Berikan tanggapan Anda yang ada di Slide 6 secara Individu di forum LMS
Penyampaian Pendapat/Tanggapan
Nama : Alexsander Hendra Wijaya
NPM : 1811010007
Kebijakan pemerintah kartu prapekerja
Menurut pendapat saya, pemerintah mencoba untuk mengamalkan Pancasila sila ke 5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan UUD 45 pasal 34 (Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara). Melalui kartu pra pekerja ini, dimana masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, maka akan dibantu secara finansial dan pelatihan. Akan tetapi dalam prosesnya terkendala oleh beberapa kepentingan yang melibatkan orang-orang tertentu yang memiliki beberapa usaha. Sebagai contoh,dimana dalam pelatihan disebutkan bahwa ada biaya sebesar sekian ratus ribu, dan menariknya pelatihan itu lebih mirip kepada tutorial yang dapat kita temukan di youtube secara gratis.
Hal inilah yang menjadi tantangan dalam realitas mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana KKN masih menjadi penyakit yang belum dapat sepenuhnya disembuhkan.
NPM : 1811010007
Kebijakan pemerintah kartu prapekerja
Menurut pendapat saya, pemerintah mencoba untuk mengamalkan Pancasila sila ke 5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan UUD 45 pasal 34 (Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara). Melalui kartu pra pekerja ini, dimana masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, maka akan dibantu secara finansial dan pelatihan. Akan tetapi dalam prosesnya terkendala oleh beberapa kepentingan yang melibatkan orang-orang tertentu yang memiliki beberapa usaha. Sebagai contoh,dimana dalam pelatihan disebutkan bahwa ada biaya sebesar sekian ratus ribu, dan menariknya pelatihan itu lebih mirip kepada tutorial yang dapat kita temukan di youtube secara gratis.
Hal inilah yang menjadi tantangan dalam realitas mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana KKN masih menjadi penyakit yang belum dapat sepenuhnya disembuhkan.
Sebagai balasan Alexsander Hendra Wijaya
Re: Penyampaian Pendapat/Tanggapan
oleh RIYADINI RIYAN UTAMI -
Kartu Prakerja adalah salah satu kebijakan pemerintah yang tujuannya adalah untuk rakyat, namun dalam hal ini pastinya akan banyak sekali menimbulkan pro dan kontra, apalagi dalam situasi saat ini dimana banyak pengangguran karena di PHK. Contoh lain adalah program BLT (BAntuan Langsung Tunai) bagi masyarakat miskin.Kebanyakan BLTtidaksampai ke tangan yangberhakdan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
nama: Indra Wijaya
NPM:1811010005
Ada banyak sekali kebijakan pemerintah yang sejalan dengan Pancasila. Berikut saya jabarkan beberapa contoh kebijakan pemerintah yang sejalan dengan Pancasila.
1. Ketuhanan yang maha esa
- Diadakannya Pendidikan agama di Indonesia
- Adanya kementrian agama republik Indonesia
- Diakuinya 6 agama resmi di Indonesia
- Menjadikan hari besar keagamaan menjadi hari libur nasional
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Adanya penegakan HAM
- Adanya peraturan no 101 tahun 2012 tentang penerimaan bantuan iuran
- Kebijakan hukum
3. Persatuan Indonesia
- Mewajibkan pelaksanaan upacara bendera
- Adanya kementrian pertahanan
- Adanya Pendidikan Pancasila
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Tidak melanggar adanya unjuk rasa
- Adanya sidang pleno MPR
- Adanya PEMILU
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
- Pemberian bantuan untuk warga miskin
- Asuransi kesejahteraan social
- Pemberian dana pension
- Mendirikan puskesmas pembantu di setiap daerah
Sedangkan beberapa contoh kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan Pancasila adalah:
- Beberapa masalah hukum di ibaratkan sebagai mata pisau yang terarah ke bawah, yang artinya orang bawah dan tidak bersalah bisa saja bersalah di mata hukum. Sedangkan orang yang sebenarnya sangat bersalah dan wajib diberi hukuman, malah tidak terjerat oleh hukum
- Banyak BLT yang tidak sampai ke tangan masyarakat miskin
- Kebijakan import kedelai , dalam hal ini yang di rugikan produsen pertanian dan pengusaha kecil dalam negeri
NPM:1811010005
Ada banyak sekali kebijakan pemerintah yang sejalan dengan Pancasila. Berikut saya jabarkan beberapa contoh kebijakan pemerintah yang sejalan dengan Pancasila.
1. Ketuhanan yang maha esa
- Diadakannya Pendidikan agama di Indonesia
- Adanya kementrian agama republik Indonesia
- Diakuinya 6 agama resmi di Indonesia
- Menjadikan hari besar keagamaan menjadi hari libur nasional
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Adanya penegakan HAM
- Adanya peraturan no 101 tahun 2012 tentang penerimaan bantuan iuran
- Kebijakan hukum
3. Persatuan Indonesia
- Mewajibkan pelaksanaan upacara bendera
- Adanya kementrian pertahanan
- Adanya Pendidikan Pancasila
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Tidak melanggar adanya unjuk rasa
- Adanya sidang pleno MPR
- Adanya PEMILU
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
- Pemberian bantuan untuk warga miskin
- Asuransi kesejahteraan social
- Pemberian dana pension
- Mendirikan puskesmas pembantu di setiap daerah
Sedangkan beberapa contoh kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan Pancasila adalah:
- Beberapa masalah hukum di ibaratkan sebagai mata pisau yang terarah ke bawah, yang artinya orang bawah dan tidak bersalah bisa saja bersalah di mata hukum. Sedangkan orang yang sebenarnya sangat bersalah dan wajib diberi hukuman, malah tidak terjerat oleh hukum
- Banyak BLT yang tidak sampai ke tangan masyarakat miskin
- Kebijakan import kedelai , dalam hal ini yang di rugikan produsen pertanian dan pengusaha kecil dalam negeri
Selamat siang. Saya Divca Florensia (1811010143)
Seperti yang kita ketahui, di Indonesia beberapa agama yang diakui yaitu Islam, Hindu, Budha, Khong Hu Chu, Kristen dan Katolik. Disini saya mengambil salah satu contoh kebijakan pemerintah yaitu dengan menjadikan hari besar keagamaan sebagai hari libur nasional. Hal tersebut sesuai dengan nilai pancasila yang pertama.
Seperti yang kita ketahui, di Indonesia beberapa agama yang diakui yaitu Islam, Hindu, Budha, Khong Hu Chu, Kristen dan Katolik. Disini saya mengambil salah satu contoh kebijakan pemerintah yaitu dengan menjadikan hari besar keagamaan sebagai hari libur nasional. Hal tersebut sesuai dengan nilai pancasila yang pertama.
Nama : Luthfi Larasati
NPM : 1811050090
Menurut pehaman saya, Salah satu kebijakan pemerintah yang memaknai adanya implementasi pancasila dan sesuai UUD NKRI 1945 adalah adanya penegakan HAM yang termaknai pada Pancasila sila ke-2 "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" dimana pemerintah telah menetapkan kebijakan yang sesuai dan terlaksana.
Adanya Peraturan HAM dalam Konstitusi Negara diantaranya sebagai berikut:
- Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 Ayat 1
-Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 Ayat 2
-Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan, pasal 28
-Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, pasal 29 Ayat 2
Hak dalam usaha pembelaan negara, pasal 30
Wujud kebijakan dalam Peraturan HAM juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Antara lain sebagai berikut:
#UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti penyiksaan, Perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
#UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat.
#UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perubahan.
sekian terimakasih.
NPM : 1811050090
Menurut pehaman saya, Salah satu kebijakan pemerintah yang memaknai adanya implementasi pancasila dan sesuai UUD NKRI 1945 adalah adanya penegakan HAM yang termaknai pada Pancasila sila ke-2 "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" dimana pemerintah telah menetapkan kebijakan yang sesuai dan terlaksana.
Adanya Peraturan HAM dalam Konstitusi Negara diantaranya sebagai berikut:
- Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 Ayat 1
-Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 Ayat 2
-Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan, pasal 28
-Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, pasal 29 Ayat 2
Hak dalam usaha pembelaan negara, pasal 30
Wujud kebijakan dalam Peraturan HAM juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Antara lain sebagai berikut:
#UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti penyiksaan, Perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
#UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat.
#UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perubahan.
sekian terimakasih.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Penyampaian Pendapat/Tanggapan
oleh Mohammad Fabbly Abdurrahman -
NPM : 1711050052
-Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila adalah kebijakan impor kedelai, dalam hal ini yang dirugikan adalah produsen pertanian dan pengusaha kecil (pabrik temped an tahu) dalam negeri, walaupun tujuan pemerintah untuk menanggulangi permainan pasar yang akan meniadakan kedelai dan menyebabkan harga kedelai naik tinggi. 
-kebijakan pemerintah di bidang maritim dan perikanan. Presiden Jokowi sudah membuat kebijakan yang baik untuk mendorong terciptanya ekonomi yang berkeadilan.
"Sayangnya masih ada oknum pemerintah di tingkat pusat hingga daerah yang tidak dapat menerjemahkan kebijakan tersebut dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila,"
Pembangunan di bidang maritim dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan pesisir seperti para nelayan dan pekerja sektor perikanan. Sayangnya saat ini, kebijakan yang ada justru menjauhkan masyarakat pesisir dari laut yang selama ini menjadi tempat mata pencahariannya.
-Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila adalah kebijakan impor kedelai, dalam hal ini yang dirugikan adalah produsen pertanian dan pengusaha kecil (pabrik temped an tahu) dalam negeri, walaupun tujuan pemerintah untuk menanggulangi permainan pasar yang akan meniadakan kedelai dan menyebabkan harga kedelai naik tinggi. 
-kebijakan pemerintah di bidang maritim dan perikanan. Presiden Jokowi sudah membuat kebijakan yang baik untuk mendorong terciptanya ekonomi yang berkeadilan.
"Sayangnya masih ada oknum pemerintah di tingkat pusat hingga daerah yang tidak dapat menerjemahkan kebijakan tersebut dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila,"
Pembangunan di bidang maritim dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan pesisir seperti para nelayan dan pekerja sektor perikanan. Sayangnya saat ini, kebijakan yang ada justru menjauhkan masyarakat pesisir dari laut yang selama ini menjadi tempat mata pencahariannya.
Sebagai balasan Mohammad Fabbly Abdurrahman
Re: Penyampaian Pendapat/Tanggapan
oleh RIYADINI RIYAN UTAMI -
Saat ini banyak kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kelima sila pancasila. Itu menunjukkan pemerintah sudah melakukan pelanggaran kepada masyarakat.
"Negara juga banyak melanggar dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan, sejumlah Undang-undang di republik ini, jauh dari nilai-nilai Pancasila,"
"Negara juga banyak melanggar dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan, sejumlah Undang-undang di republik ini, jauh dari nilai-nilai Pancasila,"
Akbar Anugrah
1711050030
Saya mengambil contoh kebijakan ekonomi di periode Jokowi.
Telah menjadi perbincangan bahwa kebijakan para menteri kabinet presiden Jokowi tidak memiliki nilai empati sebagaimana ideologi Pancasila sila ke -5, terutama di sektor perekonomian. Kebijakan yang diambil oleh menteri kabinet di sektor perekonomian dinilai bertentangan oleh nilai pancasila dan tidak sejalan serta melanggar UUD 1945. Tergambar jelas dengan kebijakan 5 tahun Jokowi di sektor ekonomi.
Kebijakan yang saat ini menjadi sorotan publik adalah rencana kenaikan iuran premi BPJS dan kenaikan listrik pada Januari 2020. Rencana itu dianggap melenceng dari janji-janji Jokowi pada saat kampanye kemarin. Kebijakan itu pun dituding akan memicu meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.
Ditambah lagi dengan wabah yang ada di Indonesia sekarang, perekonomian bangsa Indonesia sedang terpuruk.
Ini menurut pendapat saya mohon maaf bila ada kesalahan.
Terimakasih
1711050030
Saya mengambil contoh kebijakan ekonomi di periode Jokowi.
Telah menjadi perbincangan bahwa kebijakan para menteri kabinet presiden Jokowi tidak memiliki nilai empati sebagaimana ideologi Pancasila sila ke -5, terutama di sektor perekonomian. Kebijakan yang diambil oleh menteri kabinet di sektor perekonomian dinilai bertentangan oleh nilai pancasila dan tidak sejalan serta melanggar UUD 1945. Tergambar jelas dengan kebijakan 5 tahun Jokowi di sektor ekonomi.
Kebijakan yang saat ini menjadi sorotan publik adalah rencana kenaikan iuran premi BPJS dan kenaikan listrik pada Januari 2020. Rencana itu dianggap melenceng dari janji-janji Jokowi pada saat kampanye kemarin. Kebijakan itu pun dituding akan memicu meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.
Ditambah lagi dengan wabah yang ada di Indonesia sekarang, perekonomian bangsa Indonesia sedang terpuruk.
Ini menurut pendapat saya mohon maaf bila ada kesalahan.
Terimakasih
Nama : Muhammad Bagas Septian
Npm : 1611010194
Menurut saya kebijakan pemerintah sesuai dengan pancasila karena Pancasila harus diinternalisasikan dalam UU dan kebijakan pemerintah sehingga apa yang dilakukan pemerintah dan rakyat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi sudah dinyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia.
Npm : 1611010194
Menurut saya kebijakan pemerintah sesuai dengan pancasila karena Pancasila harus diinternalisasikan dalam UU dan kebijakan pemerintah sehingga apa yang dilakukan pemerintah dan rakyat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi sudah dinyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia.
Nama : Muhammad Rizki Andriyanto
NPM : 1811010191
Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila adalah adalah Badan Hukum Pendidikan (BHP) tersebut dianggap bahwa negara seakan-akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan pendidikan karena diserahkan kepada rakyat berduit (pemodal), maka secara otomatis pemerintah telah melanggar pembukaan UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa tugas negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan tugas pemodal kapitalis. adanya ujian nasional yang mana hal tersebut punya beberapa pengaruh negative, yaitu :Karena tidak lulus ujian nasional banyak pelajar yang depresi bahkan bunuh diri.
Menurut saya hal ini membuat seolah olah pemerintah tidak serius dalam menangani dan menyelesainkan berbagai permasalahan pada sektor pendidikan yang berarti dalam penyelenggaraan mencerdasakan kehidupan bangsa pemerintah belum maksimal.
NPM : 1811010191
Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila adalah adalah Badan Hukum Pendidikan (BHP) tersebut dianggap bahwa negara seakan-akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan pendidikan karena diserahkan kepada rakyat berduit (pemodal), maka secara otomatis pemerintah telah melanggar pembukaan UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa tugas negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan tugas pemodal kapitalis. adanya ujian nasional yang mana hal tersebut punya beberapa pengaruh negative, yaitu :Karena tidak lulus ujian nasional banyak pelajar yang depresi bahkan bunuh diri.
Menurut saya hal ini membuat seolah olah pemerintah tidak serius dalam menangani dan menyelesainkan berbagai permasalahan pada sektor pendidikan yang berarti dalam penyelenggaraan mencerdasakan kehidupan bangsa pemerintah belum maksimal.
Nama : Anggun Kurnia Wijaya
Npm : 1811010169
Menurut saya, kebijakan pemerintah yang diterapkan saat ini masih banyak yang menyimpang dari nilai-nilai pancasila dimana pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Contohnya kebijakan pemerintah dalam penerapan hukum di Indonesia. Dimana banyak sekali kasus korupsi yang melibatkan aparat negara seperti anggota legislatif, kepala daerah,, para politisi yang dapat merugikan banyak orang bahkan merugikan negara milyaran rupiah, tetapi pemerintah masih dapat meringankan hukuman para pelaku koruptor. Terbukti dengan hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat dan kadang walaupun sudah divonis sebagai tersangka masih saja bisa pergi kemana-mana bahkan sampai keluar negeri.
Ini tidak sebanding dengan hukuman yang didapatkan rakyat biasa jika melakukan kesalahan. Seperti contohnya kasus seorang nenek yang hanya mencuri 2 buah Kakao hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Rakyat miskin dengan kejamnya bisa ditindas, sedangakan orang-orang yang berada diatas bisa dengan mudah membeli hukum.
Ini menunjukkan bahwa belum terciptanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia terurama dalam bidang hukum sebagaimana tercantum pada pancasila di sila ke lima.
Npm : 1811010169
Menurut saya, kebijakan pemerintah yang diterapkan saat ini masih banyak yang menyimpang dari nilai-nilai pancasila dimana pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Contohnya kebijakan pemerintah dalam penerapan hukum di Indonesia. Dimana banyak sekali kasus korupsi yang melibatkan aparat negara seperti anggota legislatif, kepala daerah,, para politisi yang dapat merugikan banyak orang bahkan merugikan negara milyaran rupiah, tetapi pemerintah masih dapat meringankan hukuman para pelaku koruptor. Terbukti dengan hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat dan kadang walaupun sudah divonis sebagai tersangka masih saja bisa pergi kemana-mana bahkan sampai keluar negeri.
Ini tidak sebanding dengan hukuman yang didapatkan rakyat biasa jika melakukan kesalahan. Seperti contohnya kasus seorang nenek yang hanya mencuri 2 buah Kakao hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Rakyat miskin dengan kejamnya bisa ditindas, sedangakan orang-orang yang berada diatas bisa dengan mudah membeli hukum.
Ini menunjukkan bahwa belum terciptanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia terurama dalam bidang hukum sebagaimana tercantum pada pancasila di sila ke lima.
sebagai dasar Negara mengandung makna bahwa nilai nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai pancasila dasarnya adalah nilai nilai filsafat yang mendasar yang d jadikan peraturan dan dasar dari norma norma yang berlaku dalam Indonesia. Nilai dasar pancasila bersifat normatif dan abstrak yang bisa d jadikan landasan dalam kegiatan bernegara. Pancasila sebagai dasar Negara berarti pancasila di jadikan sebagai pedoman dalam penyelenggarakan segala norma norma hukum dan dalam penyelenggarakan Negara
Nama : Restu Putra Ananda
NPM : 1811050133
Trilogi Pembangunan
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:
1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Kebijakan ini sesuai dengan pancasila karena memiliki pedoman Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
NPM : 1811050133
Trilogi Pembangunan
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:
1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Kebijakan ini sesuai dengan pancasila karena memiliki pedoman Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
Nama : Anugrah Rezky.S
NPM : 1811010061
Kebijakan pemerintah tentang ke adilan
Menuurut saya belum sejalan dengan pancasila no lima di karenakan masih ada saja yang kuat yang berkuasa dan hukuman yang tak sebanding oleh golongan orang-orang menegah ke bawah contoh nya saja lapas atara koruptor dan maling sang berbeda jauh, penjera koruptor dengan segala pasilitas yang memadail dan lengkap sedangkan orang yang bersalah akibat maling saja di tempatkan di tempat yang tidak layak.
mungkin hanya itu pendapat saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf trimakasih.
NPM : 1811010061
Kebijakan pemerintah tentang ke adilan
Menuurut saya belum sejalan dengan pancasila no lima di karenakan masih ada saja yang kuat yang berkuasa dan hukuman yang tak sebanding oleh golongan orang-orang menegah ke bawah contoh nya saja lapas atara koruptor dan maling sang berbeda jauh, penjera koruptor dengan segala pasilitas yang memadail dan lengkap sedangkan orang yang bersalah akibat maling saja di tempatkan di tempat yang tidak layak.
mungkin hanya itu pendapat saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf trimakasih.
Nama: F. Triska Apryanata
Npm: 1611010070
Selamat siang bu...
Menurut saya contoh kebijakan pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Npm: 1611010070
Selamat siang bu...
Menurut saya contoh kebijakan pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
NAMA : Dzaki FAdhlurrahman
NPM: 1811010086
Kebijakan Tarif Iuran BPJS Naik
Menurut pendapat saya, Pemerintah mencoba menaikkan iuran BPJS untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Maka perlu disesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang BPJS Kesehatan. Sebagian masyarakat setuju akan naiknya harga bpjs asalkan kinerja kesehatan meningkat. Jika iuran tetap yang akan berakibat pelayanan BPJS memburuk atau bahkan tutup bankrut atau iuran naik dengan harapan BPJS kinerjanya membaik dan pelayanan profesional
Akan tetapi masih banyak oknum oknum yang menyalahgunakan maksud dari kebijakan tersebut
NPM: 1811010086
Kebijakan Tarif Iuran BPJS Naik
Menurut pendapat saya, Pemerintah mencoba menaikkan iuran BPJS untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Maka perlu disesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang BPJS Kesehatan. Sebagian masyarakat setuju akan naiknya harga bpjs asalkan kinerja kesehatan meningkat. Jika iuran tetap yang akan berakibat pelayanan BPJS memburuk atau bahkan tutup bankrut atau iuran naik dengan harapan BPJS kinerjanya membaik dan pelayanan profesional
Akan tetapi masih banyak oknum oknum yang menyalahgunakan maksud dari kebijakan tersebut
Abimanyu Nugroho
1611050174
* Kebijakan pemerintah yang sesuai dengan sila ke-4.
Tidak melarang adanya unjuk rasa
Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi
merupakan bagian dari implementasi prinsip sila keempat pancasila.
Pemerintah tidak melarang adanya unjuk rasa atau berpendapat di muka umum.
1611050174
* Kebijakan pemerintah yang sesuai dengan sila ke-4.
Tidak melarang adanya unjuk rasa
Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi
merupakan bagian dari implementasi prinsip sila keempat pancasila.
Pemerintah tidak melarang adanya unjuk rasa atau berpendapat di muka umum.
Assalamualaikum bu...
Nama : Tias Prasetio
Npm : 1811050152
Soal kebijakan pemerintah tentang RUU omnibus law cipta kerja yang bahaya banget buat lingkungan, buat buruh, buat masa depan bangsa ini juga, yang tidak sesuai dengan tataan UUD 1945 yang Ini menunjukkan bahwa belum terciptanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia sebagaimana tercantum pada pancasila di sila ke lima.
Nama : Tias Prasetio
Npm : 1811050152
Soal kebijakan pemerintah tentang RUU omnibus law cipta kerja yang bahaya banget buat lingkungan, buat buruh, buat masa depan bangsa ini juga, yang tidak sesuai dengan tataan UUD 1945 yang Ini menunjukkan bahwa belum terciptanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia sebagaimana tercantum pada pancasila di sila ke lima.
Nama : Hendri Susanto
NPM : 1811010056
salah satu kebijakan pemerintah yang saya ambil sesuai dengan nilai pancasila yaitu :
-Pemberdayaan Perempuan
Dengan meningkatkan peranaan perempuan dalam bekerja, berkarier di bidang apa saja dan meningkatkan kesetaraannya, meningkatkan jumlah dan proporsi perempuan dalam menamatkan pendidikannya, menurunkan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, maka suatu kebijakan seperti itu dapat mengubah nasib kaum perempuan di masa sekarang.
Kebijakan Pemerintah tersebut Sesuai dengan Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
-Pemberdayaan Perempuan
Dengan meningkatkan peranaan perempuan dalam bekerja, berkarier di bidang apa saja dan meningkatkan kesetaraannya, meningkatkan jumlah dan proporsi perempuan dalam menamatkan pendidikannya, menurunkan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, maka suatu kebijakan seperti itu dapat mengubah nasib kaum perempuan di masa sekarang.
Kebijakan Pemerintah tersebut Sesuai dengan Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Nama:Yogi pedliyansah
Npm:1811050035
Menurut saya, kebijakan program mobil murah.banyak pengamat politik bahwa hal tersebut berbau politik karena alasan nya meningkat kan produktivitas ekonomi padahal efek belakangnya adalah kemacetan dan pemborosan sumber daya(BBM)
Npm:1811050035
Menurut saya, kebijakan program mobil murah.banyak pengamat politik bahwa hal tersebut berbau politik karena alasan nya meningkat kan produktivitas ekonomi padahal efek belakangnya adalah kemacetan dan pemborosan sumber daya(BBM)
Nama : bara panji ramadhan
Npm : 1811050085
kebijakan pemerintah di bidang maritim dan perikanan. Presiden Jokowi sudah membuat kebijakan yang baik untuk mendorong terciptanya ekonomi yang berkeadilan.
"Sayangnya masih ada oknum pemerintah di tingkat pusat hingga daerah yang tidak dapat menerjemahkan kebijakan tersebut dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila,"
Pembangunan di bidang maritim dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan pesisir seperti para nelayan dan pekerja sektor perikanan. Sayangnya saat ini, kebijakan yang ada justru menjauhkan masyarakat pesisir dari laut yang selama ini menjadi tempat mata pencahariannya.
Npm : 1811050085
kebijakan pemerintah di bidang maritim dan perikanan. Presiden Jokowi sudah membuat kebijakan yang baik untuk mendorong terciptanya ekonomi yang berkeadilan.
"Sayangnya masih ada oknum pemerintah di tingkat pusat hingga daerah yang tidak dapat menerjemahkan kebijakan tersebut dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila,"
Pembangunan di bidang maritim dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan pesisir seperti para nelayan dan pekerja sektor perikanan. Sayangnya saat ini, kebijakan yang ada justru menjauhkan masyarakat pesisir dari laut yang selama ini menjadi tempat mata pencahariannya.