Penyampaian Pendapat/Tanggapan

Izin menjawab bu
Saya memilih kebijakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah),menurut saya kebijakan ini sejalan dengan pancasila dan UUD 1945 karna kebijakan ini memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu dan memberikan tunjangan sertifikasi kepada para guru

Izin menanggapi bu, saya memilih kebijakan impor kedelai, menurut saya kebijakan ini tidak sejalan dengan Pancasila, dikarenakan petani2 kecil akan dirugikan dalam sektor pertanian

Saya mengambil contoh Kebijakan fiskal atau yang berkaitan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

Kebijakan fiskal mempunyai konotasi sebagai tindakan untuk memanfaatkan pajak. Meminjam dari masyarakat (oleh Negara) dan belanja Negara. Tindakan-tindakan itu bertujuan agar perekonomian bisa stabil juga bisa membangun. Dilihat dari rentang waktu, pemanfaatan kebijakan fiskal untuk mendorong pembangunan ekonomi merupakan kebijakan yang relative sangat baru. Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:
1. Mengadakan operasi pajak
2. Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
3. Penghematan pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara.
4. Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.
Kebijakan ini tidak sesuai dengan pancasila karena pajak yang dipungut dari rakyat tidak dialokasikan secara merata sehingga YANG KAYA SEMAKIN KAYA DAN YANG MISKIN SEMAKIN MISKIN. Hasilnya juga bertolak belakang dengan perbaikan inflasi sebab harga bahan kebutuhan pokok melonjak namun inflasi berhasil dibendung serta meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
Agar kebijakan ini sesuai dengan pancasila maka kita perlu kembali ke tujuan pokoknya yaitu Kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan lebih memperhatikan tujuan ini maka diharapkan agar pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing sehingga kestabilan ekonomi nasional dapat tercapai dan valuta asing dapat diatasi.

menurut saya salah satu Kebijakan pemerintah yang belum sejalan dengan pancasilan adalah Badan Hukum Pendidikan (BHP) tersebut dianggap bahwa negara seakan-akan melepaskan tanggungjawabnya terhadap penyelenggaraan pendidikan karena diserahkan kepada rakyat berduit (pemodal), maka secara otomatis pemerintah telah melanggar pembukaan UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa tugas negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan tugas pemodal kapitalis. adanya ujian nasional yang mana hal tersebut punya beberapa pengaruh negative, yaitu :Karena tidak lulus ujian nasional banyak pelajar yang depresi bahkan bunuh diri.

Izin menanggapi. Kebijakan pemerintah seperti pembangunan yang merata, di mna yg kita lihat pemerintah telah melakukan pembangunan di berbagai wilayah yang ada di indonesia, seperti pembuatan jalan trans papua yang kita tahu sebelumnya akses jalan yang ada di papua sangat sulit, karena jalan sangat penting bagi perekonomian di sana, pemerintah akhirnya membangun jalan tersebut, ini akan terus di kembangkan ke daerah daerah yang akses jalanya sulit seperti yang ada di papua, guna untuk meratakan pembangunan dan perekonomian di indonesia. Ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang ada di pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Saya rasa pemerinta sudah sejalan dengan nilai yang terkandung dalam pancasila,. Itulah contoh sederhana dari saya. Terimakasih

Salah satu kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan pancasila ialah Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Izin menanggapi bu saya memilih bantuan oprasional sekolah bu karena dengan demikian semua warga negara yang tidak mampu bisa merasakan pendidikan juga . Dan dengan demikian semua warna negara bisa cerdas Untuk masalah kesadaran diri dalam hal pancasila maupun undang undang dasar

Saya mengambil contoh, kebijakan pemerintah yang menggratiskan beban listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450 VA selama 3 bulan ke depan, yakni untuk biaya April, Mei, dan Juni. hal ini sesuai dengan sila ke 5 yang berhubungan dengan keadilan distributif. Keadilan distributif sendiri yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasrkan atas hak dan kewajiban.

Menurut saya kebijakan pemerintah yang paling baik dan menanamkan nilai-nilai pancasila terutama sila ke 5 yaitu kebijakan wajib belajar 12 tahun yg gratis. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa semua kalangan sosial memiliki hak yg sama untuk menempuh pendidikan. Dan untuk kebijakan pemerintah yg kurang memahami nilai-nilai pancasila yaitu dalam import eksport, karena semua tidak sesuai dengan apa yg kita bayangkan bahkan jauh.

Menurut saya kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila adalah adalah Badan Hukum Pendidikan (BHP) tersebut dianggap bahwa negara seakan-akan melepaskan tanggungjawabnya terhadap penyelenggaraan pendidikan karena diserahkan kepada rakyat berduit (pemodal), maka secara otomatis pemerintah telah melanggar pembukaan UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa tugas negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan tugas pemodal kapitalis. adanya ujian nasional yang mana hal tersebut punya beberapa pengaruh negative, yaitu :Karena tidak lulus ujian nasional banyak pelajar yang depresi bahkan bunuh diri.

Kebijakan yang saya ambil ialah kebijakan Badan Hukum Pendidikan (BHP). Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila maupun UUD 1945. Badan Hukum Pendidikan (BHP) tersebut dianggap bahwa negara seakan-akan melepaskan tanggungjawabnya terhadap penyelenggaraan pendidikan karena diserahkan kepada rakyat berduit (pemodal), maka secara otomatis pemerintah telah melanggar pembukaan UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa tugas negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan tugas pemodal kapitalis. adanya ujian nasional yang mana hal tersebut punya beberapa pengaruh negative, yaitu : Karena tidak lulus ujian nasional banyak pelajar yang depresi bahkan bunuh diri.

Menurut saya kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan UUD dan Pancasila adalah dengan mengimpor ayam dari luar negeri, karena Indonesia sendiri memiliki banyak sekali sumberdaya alam sendiri dan kita tidak perlu membuang-buang uang negara

Menurut saya buk, salah satu contoh kebijakan pemerintah yang belum sejalan dengan pancasila adalah kebijakan program mobil murah, banyak pengamat politik menilai bahwa hal tersebut sangat berbau politik karena alasannya hanya meningkatkan produktifitas ekonomi, padahal efek belakangnya adalah kemacetan dan pemborosan sumber daya (BBM).

Izin menjawab bu
Menurut saya kebijakan ekonomi Kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila yaitu, kebijakan penetapan harga minimum (floor price), tujuan pemerintah adalah untuk melindungi produsen terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah.

Izin menanggapi bu, menurut pendapat saya kebijakan yang sejalan dengan pancasila pada sila pertama yaitu ΓÇ£Ketuhanan Yang Maha EsaΓÇ¥ mencerminkan bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang beragam dan memiliki kebebasan untuk memeluk agama masing ΓÇô masing. Contohnya pendidikan agama sudah diberikan sejak duduk dibangku sekolah dasar, pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh departemen agama.

menurut saya salah satu contoh dari kebijakan pemerintah yang sejalan dengan pancasila dan UUD 1945 adalah bantuan dana desa kenapa saya mengambil contoh ini karena dengan adanya bantuan dana desa ke seluruh desa yang ada di indonesia itu adalah cara yang efektif karena dengan dana desa yang di salurkan bisa di manfaat kan oleh masing-masing desa untuk kepentingan desa tersebut seperti yang kita ketahui masih banyak desa-desa yang masih tertinggal dan susah nya akses untuk menuju desa tersebut nah dari dana desa tersebut bisa di bangunkan akses jalan agar lebih mudah di jangkau dan masih banyak lagi yang bisa di manfaatkan dari dana desa tersebut.

Kebijakan Pemerintah yang Sesuai dengan Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pemberian Bantuan untuk warga miskin
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global, artinya kemiskinan adalah masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Sehingga pemerintah memberikan bantuan BLT berupa uang tunai dan sembako kepada masyarakat miskin. Di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa seakan-akan kemiskinan hanya diberantas oleh program-program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan seolah mencakup pemberian modal usaha untuk membuka warung kecil di sudut kampung, pemberian sapi atau kambing untuk peternakan dan pelatihan keterampilan perbengkelan atau kerajinan tangan. Asumsinya sederhana, jika orang miskin diberi modal dan dilatih, maka mereka akan memiliki pekerjaan dan pendapatan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik.

Asuransi Kesejahteraan Sosial
Penelitian evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi Kesejahteraan Sosial ini bertujuan memahami proses dan hasil pelaksanaan program. Instrument utama dalam menganalisis data lapangan menggunakan konsep asuransi sosial, yaitu suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pemberian Dana Pensiun
Kementerian Keuangan memastikan 4,7 juta PNS akan mendapatkan gaji ke-13 bulan ini. Kepastian tersebut menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang pemberian gaji atau pensiun tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2011 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun tunjangan.
Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu Agus Suprijanto dalam keterangan tertulis yang mengatakan bahwa pengajuan surat perintah membayar oleh masing-masing satuan kerja akan segera dilakukan. Untuk PNS pusat, gaji ke-13 akan dibayarkan langsung ke rekening masing-masing, sementara untuk PNS daerah akan dibayarkan melalui APBD masing-masing daerah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, telah terbit peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai petunjuk teknis pemberian gaji 13 tersebut yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No 38/PB/2011. Sementara, gaji ke-13 untuk penerima pensiun atau tunjangan akan dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero).

Mendirikan Pustu/Puskesmas Pembantu di Setiap Daerah
Untuk mensejahterakan rahyat, tidak hanya dengan serangkaian materi tetapi kesehatan itu lebih penting, karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pendirian puskesmas-puskesmas di setiap daerah, dengan tujuan agar semua rakyatnya bisa hidup sehat, tanpa mengidap penyakit yang parah dengan biaya yang murah bahkan pengobatan gratis.

Pemberdayaan Perempuan
Dengan meningkatkan peranaan perempuan dalam bekerja, berkarier di bidang apa saja dan meningkatkan kesetaraannya, meningkatkan jumlah dan proporsi perempuan dalam menamatkan pendidikannya, menurunkan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, maka suatu kebijakan seperti itu dapat mengubah nasib kaum perempuan di masa sekarang.

Maaf ibu riyan saya Ahmad Rico Saputra izin menjawab :
Kebijakan Hukum
Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila kebijakan terkait pemberian remisi, asimilasi dan grasi bagi terpidana Korupsi karena kebijakan tersebut tidak pantas diberlakukan sebab berpotensi tidak akan memberi efek jera terhadap pelaku korupsi dan hanya akan menyuburkan lahirnya koruptor-koruptor baru.

Salah satunya Penggadaan jamkesnas, yang membuat senang masryarakat, terutama masyarakat miskin. karena dengan jamkesnas ini biaya untuk perawatan di rumah sakit tidak di bayar oleh masyarakat yang kurang mampu. Karena masyarakat yang tidak mampu mendapatkan pelayan kesehatan yang memadai, yang biaya-nya ditangung negara. Ini sudah sesuai dengan isi dari sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Kebijakan Pendidikan

Dalam kebijakan pendidikan ada salah satu kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila, itu adalah Badan Hukum Pendidikan (BHP). Hal ini dianggap bahwa negara seakan-akan melepaskan tanggungjawabnya terhadap penyelenggaraan pendidikan karena diserahkan kepada rakyat berduit (pemodal), maka secara otomatis pemerintah telah melanggar pembukaan UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa tugas negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan tugas pemodal kapitalis. Sebagai contoh adanya ujian nasional yang mana hal tersebut punya beberapa pengaruh negatif, seperti akibat tidak lulus ujian nasional banyak pelajar yang depresi bahkan bunuh diri. Hal ini membuat ujian nasional seakan menjadi hal yang mengerikan bagi kalangan pelajar.

Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila adalah adalah (BHP) tersebut dianggap bahwa negara seakan-akan melepaskan tanggungjawabnya terhadap penyelenggaraan pendidikan karena diserahkan kepada rakyat berduit (pemodal), maka secara otomatis pemerintah telah melanggar pembukaan UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa tugas negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan tugas pemodal kapitalis.

kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan pancasila ialah Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial atau bentrok

Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila adalah adalah Badan Hukum Pendidikan (BHP) tersebut dianggap bahwa negara seakan-akan melepaskan tanggungjawabnya terhadap penyelenggaraan pendidikan karena diserahkan kepada rakyat berduit (pemodal), maka secara otomatis pemerintah telah melanggar pembukaan UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa tugas negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan tugas pemodal kapitalis. adanya ujian nasional yang mana hal tersebut punya beberapa pengaruh negative, yaitu :Karena tidak lulus ujian nasional banyak pelajar yang depresi bahkan bunuh diri.

Tolong admin grup bisa masukin saya ke grup wa
‪+62 895‑0493‑2234‬
Terimakasih

saya akan menanggapi yang sekarang sedang ramai, yaitu PSBB, PSBB sendiri menurut saya sangat penting, tapi ada perihal yang tidak dilihat oleh pemerintah, yaitu ekonomi masayarakat menengah kebawah, dimana pemerintah tidak banyak mengutik dibagian itu. Seharusnya hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah, karena PSBB akan berjalan baik ketika kebutuhan semua lini masyarakat tercukupi, saya sendiri kurang setuju dengan adanya PSBB, lebih baik menggunakan lockdown dimana yang sudah tercantum di undang-undang bahwa kebutuhan masyrakat akan dipenuhi oleh pemerintah pusat selama masa lockdown.