Berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia terus saja terjadi meski negara telah mengantisipasinya dengan berbagai cara. Pelanggaran tersebut terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
Selain itu, pelanggaran tersebut juga terjadi karena adanya pelalaian ataupun pengingkaran terhadap kewajiban apakah dilakukan oleh warga negara atau bahkan negara.
Contoh pelanggaran seperti misalnya kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia, atau banyaknya pemandangan pengamen dan peminta-minta di jalanan juga termasuk sebuah pelanggaran. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh negara karena dalam Undang-Undang disebutkan setiap warga negara berhak atas penghidupan dan pendidikan yang layak.
Ada empat strategi yang dikembangkan TKPK. Pertama yaitu mengurangi beban masyarakat miskin melalui bantuan Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda), Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Strategi kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui beberapa pelatihan keteram pilan dan pemberdayaan ekonomi.
Strategi ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM melalui pembinaan yang dilakukan Diperindagkoptan. Sedangkan strategi keempat, melalui sinergi kebijakan dan program secara bersama dengan semua unsur masyarakat.