Tempatnya diskusi disini... (ditunggu)

Sopi Oktavia Rahmawati - 1712120018

- Pajak dalam kegiatan Bisnis I -

Pajak adalah peralihan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunkan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.

 

1.      Unsur-unsur dalam pajak yaitu:

a.       Pajak harus berdasarkan undang-undang

Pajak merupakan pungutan iuran terhadap rakyat. Karena Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan pemerintah jika hendak memungut pajak dari rakyat harus  berdasarkan undang-undang (pasal 23 ayat 2), pajak pun haruslah berdasarkan undang-undang karena undang-undang akan memberikan jaminan hukum untuk adanya keadilan bagi warga negara atau masyarakat (wajib pajak). Akan tetapi, timbul pertanyaan mengapa negara atau pemerintah harus memungut pajak dari rakyat.

 

1)   Teori Asuransi: Negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya

2)   Teori Kepentingan: Pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan orang demi negara.

3)   Teori Gaya Pikul: Beban pajak untuk masyarakat harus sama besarnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang (Unsur Objektif yaitu melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dan Unsur subjektif yaitu dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi)

4)   Teori Bakti: Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

5)   Teori asas daya beli: Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.

 

b.      Pajak tidak mendapat imbalan langsung

Karena tidak mendapat imbalan secara langsung pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1)   Pemungutan pajak harus adil

2)   Pemungutan pajak harus nberdasarkan undang-undang

3)   Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

4)   Pemungutan pajak harus efesien

5)   Sistem pemungutan pajak harus sederhana

 

c.       Pajak mempunyai dua fungsi yaitu

1)   Fungsi Budgeter

        Maksudnya pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (pembangunan dan rutin) yang setiap tahunnya tergambar melalui Anggaran Pendapatan dan belajar Negara (APBN). Dengan demikian pajak ini merupakan sumber pendapatan negara di samping sumber lainnya. Seperti hasil penjualan bahan bakar minya dan gas alam.

 

 

2)   Fungsi Mengatur

        Fungsi mengatur ini dapat ditarik kalimat” sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan” dengan demikian. Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contoh: Pajak yang dikenalkan terhadap minuman keras dapat menghambat atau mencegah setidak-tidaknya mengurangi konsumi minuman keras.

 

2. Pengelompokan Pajak:

a.    Menurut Golongannya

1)      Pajak langsung

yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contonya adalah pajak penghasilan.

2)      Pajak tidak langsung

yaitu pajak yang secara tidak langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai.

 

b.    Menurut sifatnya

1)      Pajak subjektif

yaitu jenis pajak yang didasarkan pada subjeknya atau wajib pajaknya. Contohnya adalah pajak penghasilan

2)      Pajak objektif

yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan subjeknya. Contohnya adalah Pajak pertambahan Nilai dan pajak penjualan barang mewah.

 

c.       Menurut lembaga pemungutnya

1)      Pajak pusat

yaitu pajak yang dipungut oleh pemeritah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya adalah pajak pengahasilan, pajak pertambahan nilai.

2)      Pajak daerah

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan

 

3. Sistem Pemungutan Pajak

a.       Offcial Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus pajak (pemungut pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (yang harus dibayar) oleh wajib pajak.

 

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

·         Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus

·         Wajib pajak bersifat pasif

·         Utang pajak (besarnya pajak) akan tampak setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

 

b.      Self Assessment System yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang akan dibayar.

 

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

Ø  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri

Ø  Wajib pajak aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya

Ø  Fiskus tidak ikut campur namum tetap mengawasi

 

c.       With holding system yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) untuk menentukan atau menghitung besarnya pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak

 

4. Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak, yaitu sebagai berikut:

a.       Tarif progresif

Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

b.      Tarif Degresif

Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

c.       Tarif Proporsional

Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap.

d.      Tarif Tetap/Regresif

Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.

 

 

B.     Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

            

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam UU 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua undang-undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan taat cara perpajakan. Dengan demikian ada dua jenis wajib pajak yaitu: perorangan atau pribadi (person) dan Badan (lembaga).

1.      Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP)

Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagi sarana administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal.

2.      Surat Pemberitahuan

3.      Surat Setoran Pajak

Surat setoran pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas negara.

4.      Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang melalui surat ketetapan pajak kurang bayar .

5.      Surat Tagihan Pajak

Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan kegiatan pajak.

 

      Disamping yang diterangkan di atas yang perlu juga diketahui dalam ketentuan umum tentang perpajakan ini adalah sebagai berikut.

a.       Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau perkerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeskpor barang melakukan uasah perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari laur daerah pabean, melakuakn usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari laur daerah pabean.

b.      Pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud di atas yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan niali 1984

c.       Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

C.     Pajak Penghasilan

            Setelah mengalami perubahan, ketentuan pajak penghasilan sekarang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2000. Undang-undang ini tetap berpegang pada prinsip perpajakan yang secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisien administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah untuk lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

 

1.      Subjek Pajak

Dalam Undang-undang pajak penghsilan No. 17 tahun 2000, yaitu:

-          Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

-          Badan

-          Bentuk usaha tetap

 

Sedangkan subjek pajak dalam negri terdiri atas sebagai berikut:

a.       Subjek pajak dalam negri

b.      Subjek pajak luar negri

1)      Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh di indonesia.

2)      Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum.

3)      Wajib pajak dalam negeri menyampaikan surat pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

 

Pihak-pihak yang tidak termasuk subjek pajak menurut pasal 3 UU pajak penghasilan

a.       Badan perwakilan negara asing

b.      Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik

c.       Organisasi internasional

d.      Pejabat-pejabat perwakilan organisai

 

2.      Objek pajak

Penghasilan yang merupakan objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasalah dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib dan dalam  bentuk apapun.

 

3.      Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan

Dari objek pajak di atas ditentukan besarnya penghasilan yang tidak kena pajak antara lain:

a.       Rp.2.880.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi;

b.      Rp.1.440.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin;

c.       Rp.2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;

d.      Rp.1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat , yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

 

D. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan atas bumi (Tanah) dan bangunan baik atas hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak atas rumah susun. Oleh karena itu, kalangan pelaku bisnis pajak bumi dan bangunan ini sangat perlu mengetahui dan memantau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya agar meraka dapat mengantisipasi terus kegiatan bisnisnya sehari-hari.

 

1.    Beberapa hal yang diatur dalam UU PBB adalah sbb;

a.    Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya meliputi tanah dan perairan pedalaman serta luar laut di wilayah indonesia.

b.     Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan tetap pada tanah dan atau perairan.

c.    Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila tidak terdapat transaksi jual beli ini nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti.

 

2.    Objek yang dikenakan pajak bumi dan bangunan

a)        Pemindahan hak karena:

1)        Jual Beli;

2)        Tukar-Menukar

3)        Hibah;

4)        Hibah Wasiat:

5)        Waris:

6)        Penggabungan usaha;

7)        Peleburan usaha;

8)        Pemekaran usaha

9)        Hadiah.

 

b.      Pemberian hak baru karena:

1)        Kelanjutan pelepasan hak;

2)        Di luar pelepasan hak

 

3.    Subjek pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, da atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangaunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak.

 

4.    Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak tersebut, yang keudian dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Besar nilai objek pajak tergantung dari kelas bumi dan bangunannya.

 

Referensi :

[http://toniy97.blogspot.com/2016/11/hukum-bisnis-aspek-pajak-dalam-kegiatan_29.html]

 

KESIMPULAN :

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung, manfaat atau guna pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pajak dibagi dalam dua macam yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, disamping itu wajib pajak pun mempunyai kewajiban dan hak-hak sebagai seorang wajib pajak. Hukum pajak ialah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi mengatur. Ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.