Diskusi atau Tanggapan

Keberadaan etika politik Pancasila adalah masih ada, namun sedikit. Karena ada banyak peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi unsur kebutuhan dan kedaulatan rakyat.
Seharusnya seluruh kegiatan politik di Indonesia harus senantiasa didasarkan pada lima nilai dasar Pancasila

hampir tidak ada , melihat keadaan saat ini masih saja ada kegaduan politik dari dalam negeri maupun luar negeri.saya ambil contoh, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah HAM tidak bisa dibendung lagi, kasus perdagangan manusia tidak lagi rahasia umum, NTT menjadi sorotan Perdagangan manusia terbesar di Indonesia, kondisi ekonomi yang menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran manusia. Serta kasus Pembunuhan Munir yang belum juga diungkap pelakunya.

Terkait panggung kehidupan politik Tanah Air, keberadaan etika politik Pancasila adalah masih ada, namun sangat sedikit. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan banyaknya politisi yang melakukan tindakan korupsi. Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi unsur kebutuhan dan kedaulatan rakyat.

keberadaan etika politik Pancasila adalah masih ada, namun sangat sedikit. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan banyaknya politisi yang melakukan tindakan korupsi. Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi unsur kebutuhan dan kedaulatan rakyat.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Hal ini salah satunya diterapkan dalam aspek politik. Dengan kata lain, seluruh kegiatan politik di Indonesia harus senantiasa didasarkan pada lima nilai dasar Pancasila, bukan hanya politik, melainkan seluruh hal pemerintahan dan hukum harus didasarkan pancasila. Cuman masyarakat kurang toleransi terhadap pancasila di bidang politik contoh,  masi banyak kecurangan dalam pemilu

keberadaan etika politik Pancasila adalah masih ada, Hal ini setidaknya dibuktikan dengan banyaknya politisi yang melakukan tindakan korupsi. Selain itu, Sebuah UU seharusnyalah dirancang sebagai perbaikan sistem bernegara dan berbangsa serta dapat berlaku untuk jangka waktu lama, bukan yang baik bagi kelompok yang berkuasa dalam jangkauan waktu yang pendek. Sistem politik harus dibangun secara sistemis dan bergenerasi. Etika kekuasaan politik pada tingkat paling tinggi menyatakan adalah tak patut apabila pemegang kekuasaan membuat aturan yang menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain. Etika memang lebih halus daripada hukum. Orang yang melanggar hukum pasti melanggar etika, tetapi melanggar etika belum tentu melanggar hukum.

keberadaan etika politik Pancasila adalah masih ada, namun sangat sedikit. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan banyaknya politisi yang melakukan tindakan korupsi. Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi unsur kebutuhan dan kedaulatan rakyat.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Hal ini salah satunya diterapkan dalam aspek politik. Dengan kata lain, seluruh kegiatan politik di Indonesia harus senantiasa didasarkan pada lima nilai dasar Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pancasila memang merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di indonesia, dengan nilai-nilai yang luhur didalam tiap-tiap sila dari pancasila yang tidak lepas dari unsur agama yang memberikan pandangan hidup maupun aturan bersosial dinegara tercinta indonesia. Pancasila juga bisa dijadikan idiologi dalam pemecahan masalah dalam kehidupan dengan mengamalkan nilai nilai yang terkandung di dalamnya.

Aristoteles pernah mengemukakan, bahwa antara etika dan politik itu terdapat hubungan yang paralel, hubungan tersebut tersimpul pada tujuan yang sama-sama ingin dicapai, yaitu; terbinanya warga negara yang baik, yang susila, yang setia kepada negara dan sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan kewajiban moral dari setiap warga negara, sebagai modal pokok untuk membentuk suatu kehidupan bernegara, berpolitik yang baik, dalam arti makmur, tentram dan sejahtera. Pengertian politik dalam proses pemakaianya dewasa ini terasa sudah sangat jauh menyimpang, atau mungkin sudah jauh lebih luas dari pengertian asalnya (Terminologi).

Kata-kata yang bisa kita dengar dalam percakapan sehari-hari, bahkan sering membuat kirsu adalah urusan perkara penetapan presiden hasil pemilu 2019 oleh KPU sampai sekarang belum beres, sebab sudah dipolitisasi. Jangan bicara soal kejujuran, yang kita hadapi sekarang adalah soal politik untuk ekonomi kelompok maupun individu dan keluarga. Dia bukan bagian dari barisan kita, segera disingkirkan, ingat misi kita berbeda dengan misi mereka, janji kita lebih diutamakan, bukan janji mereka. Hati-hati berhadapan dengan dia, dia orang berpolitik, janjinya sukar dipegang.

Demikian yang dimaksudkan dengan politik menurut pengertian awam adalah merupakan himpunan dari Sesuatu yang sulit diselami, penuh rahasia yang berbelit-belit. Sesuatu yang diliputi kecurangan, ketidakjujuran. Sesuatu yang hanya jadi pekerjaan orang-orang pintar bersilat lidah, sukar dipercaya. Sesuatu dimana seseorang (yang lekas percaya) bisa tertipu mentah-mentah.
Jadi, bagaimana sebaiknya penerapan politik itu dalam kehidupan bernegara?. Sudah menjadi santapan umum, bahwa sekarang masih saja ada kegaduan politik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Masalah korupsi, penggede yang koruptor, yang belum (sengaja) tidak dihadapkan ke meja hijau, dengan alasan demi untuk menjaga kesetabilan politik. Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, kekayaan suku, ras, dan juga agama tidak menunjukan jati diri bahwa Indonesia adalah negara yang Bhineka Tunggal Ika, hal ini disebabkan oleh konflik yang tercipta akibat adanya perbedaan agama dan suku yang didalangi oleh bidang politik, apalagi bersamaan dengan pesta demokrasi, Pilpres, pileg, dan pilkada, bukan tidak mungkin ini tidak dipolitisasi.
Penurunaan paksa pemerintah, isue people power terbukti diciptakan dan didalangi oleh elit politik untuk melakukan adu domba antara masyarakat dengan pemerintah, by desain people power bagian dari prodak politik kelompok/Individu untuk mencapai tunjuanya masing-masing.
Isu-isu politik, cukup meresahkan masyarakat pada akhir ini dengan adanya isu politik, isu politik beragam jenisnya, dan yang mencuat pada pemilu kali ini adalah terjadinya pemecahan beberapa kubu politik, segoyanya antara kempret dan cebong, isu-isu politik pejabat dan pemerintahan tertentu, sikap yang mengatakan sepihak, mengklaim pilpres menggerakan instrumen negara untuk kepentingan politiknya, isu politik yang muncul ini biasanya akan mencuat disertai dengan beberapa aksi seperti demo yang dilakukan oleh masyarakat, dan terbukti masyarakat tergerus doktrin sesat melakukan demonstrasi pasca penetapan presiden oleh KPU Pemilu 2019. Dampaknya memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah HAM tidak bisa dibendung lagi, kasus perdagangan manusia tidak lagi rahasia umum, NTT menjadi sorotan Perdagangan manusia terbesar di Indonesia, kondisi ekonomi yang menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran manusia. Serta kasus Pembunuhan Munir yang belum juga diungkap pelakunya.

Pancasila sebagai dasar Negara, pedoman dan tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Tidak lain dengan kehidupan berpolitik, etika politik Indonesia tertanam dalam jiwa Pancasila. Pancasila juga sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran dari norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainya.

keberadaan etika politik Pancasila masih ada, namun sangat sedikit. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan banyaknya politisi yang melakukan tindakan korupsi. Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi unsur kebutuhan dan kedaulatan rakyat.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Hal ini salah satunya diterapkan dalam aspek politik. Dengan kata lain, seluruh kegiatan politik di Indonesia harus senantiasa didasarkan pada lima nilai dasar Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Pancasila memang merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di indonesia, dengan nilai-nilai yang luhur didalam tiap-tiap sila dari pancasila yang tidak lepas dari unsur agama yang memberikan pandangan hidup maupun aturan bersosial dinegara indonesia.

Adanya kehadiran etika pancasila pada panggung per-politikan tanah air terasa sangat tipis, bahkan hampir tidak ada. Pancasila hanya dijadikan sebagai tameng untuk membenarkan kelompok sendiri dan menyalahkan kelompok yang lain. Hanya ada kepentingan pribadi yang selalu dimunculkan. Bahkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi/komentar terkait permasalahan yang ada pun dikaitkan dengan kata makar, anti pemerintahan bahkan ada yang mendapat ancaman, seperti kasus yang dialami seorang komika yang mengomentari tentang penyiraman mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Sungguh sangat disayangkan, sistem politik yang ada tidak menunjukkan adanya etika pancasila yang diterapkan. Pembentukan badan pengawas pancasila pun terkesan buang2 biaya, karena tidak memunculkan dampak yang berarti dalam kehidupan berpolitik di tanah air

Etika Pancasila dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat saat ini masih ada, namun sedikit.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya politis yang melakukan tindakan korupsi dan penegakan hukum yang lemah sehingga terjadinya kemiskinan, pendidikan yang rendah dan kesenjangan sosial.

Masih ada etika politik pancasila dalam panggung kehidupan berpolitik tanah air. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan penegakan hukum yang lemah dapat memberikan cela koruptor yang menyebabkan kesenjangan sosial dan kemiskinan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan beberapa isu politik yang meresakan masyarkat.

keberadaan etika politik Pancasila adalah masih ada, tetapi sangat sedikit. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan banyaknya politisi yang melakukan tindakan korupsi. Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi unsur kebutuhan dan kedaulatan rakyat.juga ada juga politisi yg memberikan uang kepada masyarakat supaya di di pilih secara nyata politisi tersebut melanggar etika politik di dalam pancasila

Keberadaan etika politik Pancasila adalah masih ada, namun sedikit.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya politis yang melakukan tindakan korupsi dan penegakan hukum yang lemah sehingga terjadinya kemiskinan, pendidikan yang rendah dan kesenjangan sosial.