DISKUSI

Jumlah balasan: 5

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, anda mungkin selalu memperhatikan pelaksanaan progran dari pemerintah. Di era Covid-19 ini dana bantuan sarana dan prasarana Covid-19 begitu besarnya dikucurkan oleh pemerintah. Akan tetapi bantuan Covid-19 ini mungkin tak akan lepas dari yang namanya korupsi.

Kira kira menurut anda berupa saran terhadap pemerintah dengan menerapkan Politik Rencana Strategis (POLRANSTRA) agar Covid-19 cepat kelar dan dana Covid-19 tersalurkan sebagaimana mestinya !

Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: DISKUSI

oleh Agam Wisnu Pratama -
untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan Alat Pelindung Diri (APD), menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran, sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam, memang akan membebani pemerintah. Namun, perhitungan kemanusiaan semestinya harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat.
Dan kalau menurut saya supaya sampai ke masyarakat dana tersebut harus di data dan di foto agar benar-benar sampai ke masyarakat.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: DISKUSI

oleh yogi pedliyansah -
Menurut saya pemerintah pusat harus turun langsung serta memperketat pengawasan agar dana yang tersalurkan tepat kepada orang yang benar benar membutuhkan agar rencana politik bisa terwujud agar dapat memajukan perekonomian nasional
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: DISKUSI

oleh aries yachya -
menurut saya yang dilakukan adalah dengan pengawasan ketat dijalur masuk indonesia atau untuk WNA dilarang masuk wilayah indonesia selama 14 hari penuh tanpa terkecuali, meliputi bandara, pelabuhan dan pos lintas darat deteksi dini sebagai bentuk pengawasan dilakukan terutama untuk area 19 area yang memiliki akses langsung ke china, yakni jakarta, padang, tarakan, bandung, jambi, palembang, denpasar, surabaya, batam dan manado.
untuk agar cepat Covid - 19 mereda ya pemerintah harus konsisten dengan peraturan yang dibuatnya jangan terlalu banyak larangan tapi itu tidak efektif malah membuat masyarakat bingung dengan adanya peraturan pemerintah yang terlalu banyak dan tidak konsisten.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: DISKUSI

oleh Mody Kurniawan -
Pendapat saya pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan Alat Pelindung Diri (APD), menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran, sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam, memang akan membebani pemerintah. Namun, perhitungan kemanusiaan semestinya harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: DISKUSI

oleh Sindang Iwari fasa -
Korupsi bansos ini sangat jahat karena secara tidak langsung memotong bantuan yang dibutuhkan orang miskin yang sedang terdampak pandemi Covid-19. Masyarakat merasa sakit hati atas pengkhianatan amanat berupa korupsi bansos di kala pandemi seperti sekarang ini. ada celah sehingga menyebabkan dugaan korupsi terhadap penyaluran bansos karena ada mekanisme penunjukan langsung pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyaluran bantuan ini. Dengan penunjukan secara langsung di Kemensos yang memang tujuannya bisa dipahami dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan - agar bisa mencapai tujuan cepat, itu tidak aneh kemudian jika terjadi tindak pidana korupsi