DISKUSI MATERI PERLINDUNGAN KONSUMEN

aturan mengenai hukum perlindungan konsumen sesuai dengan uu no.8 th.1999. dimana dalam perlindungan konsumen ada 2 pihak yang terkait yaitu konsumen dan pelaku usaha, masing-masing pihak terkait ini memiliki hak dan kewajiban masing-masing. untuk kasus rokok sendiri sebenarnya sudah ada uu yang mengaturnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
tetapi jika ditinjau dari uu perlindungan konsumen mengenai hak konsumen maka konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa sedangkan kewajiban konsumen yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa demi keamanan dan keselamatan. sedangkan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Disamping itu pelaku usaha juga dilarang memproduksi/memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang/jasa, tidak mencantumkan akibat atau efek sampingan dengan keterangan yang lengkap, bahaya penggunaan barang/jasa.
lalu bagaimana wujud perlindungannya, wujud perlindungan terhadap konsumen rokok sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah dengan memberikan batasan-batasan dalam hal memproduksi dan mengimpor rokok wajib memiliki izin, wajib menguji coba dalam setiap produksi, wajib memberikan informasi yang jelas mengenai bahaya merokok dll. karena itu disetiap produk atau ikalnnya selalu ada informasi mengenai bahaya merokok dan hal ini kembali lagi ke kesadaran bahaya merokok bahwa merokok dapat beresiko terhadap kesehatan konsumen di setiap individu masing-masing.

jika kita berbicara apa yang harus dilakukan pemerintah artinya seharusnya pemerintah melakukan atau menindaklanjuti sesuai dengan peraturan uu yang berlaku mengenai perlindungan konsumen melalui badan penyelasaian sengketa konsumen dan majelis penyelsaian sengketa konsumen yaitu berupa hak dan kewajibannya antara konsumen dan pelaku usaha. jiwasraya ini bukan hanya menyangkut kerugian negara tapi yang sudah pasti terjadi adalah kerugian nasabah/investor sehingga pengembalian uang nasabah harus diprioritaskan. sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yaitu, memberikan kompensasi/ganti rugi, dan hak konsumen yaituhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan hak mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

bisa, karena kita sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban begitu juga pada pelaku usaha. kita contohkan pada shopee, di dalam kebijakan peraturan yang ditetapkan shopee terdapat poin yang berbicara mengenai hal tersebut. sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara konsumen dan pelaku usaha. dan ada sanksinya jika melanggar.

hal ini menyangkut antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang sudah tertuang dalam uu perlindungan konsumen. hak konsumen pada pasal 4 uu perlindungan konsumen dan kewajiban konsumen tertuang dalam pasal 5 uu perlindungan konsumen. sebelumnya pasti ada perjanjian jual beli barang antara konsumen dan pelaku usaha (bisa tertulis di dalam nota pembelian biasanya). jika point tersebut dicantumkan dalam perjajian jual beli maka hal itu bisa dituntut. tetapi jika tidak terdapat perjanjian yang bersangkutan maka akan susah untuk menuntut. jike terjadi hal demikian bisa diselesaikan dengan badan penyelasian sengketa konsumen dan majelis penyelesaian sengketa konsumen melaui pengadilan atau non pengadilan seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase atau pada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yaitu lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.