HAMPIR setiap minggu kita mendapatkan berita tentang penangkapan kepala daerah atau pejabat pemerintah oleh KPK. Dengan sumber daya yang terbatas saja, KPK begitu sering membongkar kasus korupsi, apalagi jika mereka memiliki sumber daya lebih besar.Mungkin setiap hari kita akan disuguhkan berita penangkapan para koruptor.Begitu seringnya KPK menangkapi para pejabat yang korup, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, sampai khawatir jika KPK meneruskan operasinya menggeledah kantor atau rumah para pejabat, suatu saat nanti tidak akan ada lagi orang yang mengurus negeri ini karena semuanya telah tertangkap KPK.Pertanyaannya, apakah banyaknya kasus korupsi itu karena ada KPK? Artinya, kalau tidak ada KPK yang beroperasi, negeri kita aman-aman saja, tidak ada korupsi? Ini ialah pertanyaan keliru dari logika yang sesat. Ia sama dengan pertanyaan ini, mengapa banyak orang sakit gigi? karena banyak dokter dan klinik gigi. Jika tak ada dokter gigi, tak akan ada orang yang sakit gigi.Menarik mencermati bagaimana masyarakat kita menyikapi korupsi. Pada satu sisi, ada orang-orang yang menganggap korupsi suatu hal yang biasa dan bukan sebuah kejahatan besar. Bahkan ada yang menganggap bahwa korupsi untuk tujuan tertentu, misalnya demi syiar agama (korupsi syari atau suap syari) dibolehkan, seperti belum lama ini disuarakan seorang ustaz.Alih-alih mengecam, agama digunakan melegitimasi tindakan kejahatan. Namun, sesungguhnya, ini bukan pertama kali agama dipakai untuk melakukan kejahatan. Sudah seringkali agama dipakai untuk menyakiti orang, menipu, menyerang, merampas, membunuh, hingga meneror. Agama ialah alat paling efektif untuk menutupi kejahatan.Pada sisi lain, ada masyarakat yang betul-betul muak melihat maraknya korupsi di negeri kita. Mereka berharap KPK terus konsisten melakukan operasinya. Mereka tahu bahwa pemberantasan korupsi tidak mudah. KPK bukan hanya berhadapan dengan para koruptor, tapi juga harus berhadapan dengan sebagian masyarakat yang tak mengerti betapa jahatnya korupsi.Kualitas pemilih
Mengapa demokrasi kita melahirkan begitu banyak pemimpin yang korup? Mengapa pemilu dan pilkada yang prosesnya diselenggarakan dengan cukup fair dan terbuka berujung pada pemilihan orang-orang yang tidak kompeten? Apa yang salah?Pertanyaan itu sesungguhnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Para pemerhati demokrasi di dunia belakangan mempertanyakan kualitas demokrasi yang melahirkan pemimpin yang tidak sesuai cita-cita demokrasi. Contoh terbaru, Rusia yang pemilunya baru-baru inimemenangkan Vladimir Putin untuk keempat kalinya sebagai presiden. Meski UU Rusia hanya membolehkan orang menjadi presiden selama dua periode, lewat manuver politiknya, Putin bisa berkuasa empat periode diselingi koleganya, Dmitry Medvedev pada 2008-2012.Sebelumnya, Pemilu AS 2016, dipertanyakan banyak orang karena melahirkan politisi yang paling tidak diunggulkan dan dianggap mustahil menjadi presiden: Donald Trump. Sampai sekarang, banyak rakyat AS yang masih belum percaya bagaimana mungkin demokrasi mereka melahirkan seorang presiden seperti Trump?Di Indonesia, demokrasi bukan hanya melahirkan wakil-wakil rakyat (DPR) yang tidak kompeten, tetapi juga menghasilkan banyak kepala daerah yang korup dan intoleran. Kita sudah menyelenggarakan empat kali pemilu dan ratusan pilkada di berbagai daerah, tapi kualitaswakil dan pemimpinnya tidak mengalami perbaikan. Bahkan, jika melihat indikator korupsi, kualitasnya semakin parah.Lalu, haruskah kita menyalahkan demokrasi? Haruskan kita meninjau ulang sistem pemilihan yang kita lakukan? Para sarjana sudah cukup lama memperdebatkan hal ini. Demokrasi punya cacat bawaan yang sampai kini sulit diperbaiki. Sejak zaman filsuf Yunani kuno,cacat bawaan itu sudah dideteksi. Realitas masyarakat yang terfragmentasi dalam kaya-miskin, pandai-bodoh, kuat-lemah, menjadi pangkal kelemahan demokrasi. Menurut Plato, demokrasi menjadi alat kaum tiran yang kaya, pintar dan kuat, untuk memobilisasi massa yang miskin, bodoh, dan lemah.Dari zaman ke zaman