DISKUSI MATERI ASPEK PAJAK DALAM KEGIATAN BISNIS (1)

dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi (berupa denda, bunga atau kenaikan pajak). pemberian sanksi tergantung dari masing-masing kasus.

izin menanggapi ,sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT dalam jngk waktu yg telah ditentukan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda :
A. 500.000 untuk PPN
B. 100.000 untuj surat pemberitahuan masa lainnya
C. 1.000.000 untuk PPh dan WP badan
D. 100.000 untuk WP pribadi
Mohon maaf jika ada yg salah atau perubahan biaya

akan dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi:
- Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari pajak yang terlambat disetorkan
- Dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 100 ribu untuk SPT Tahunan yang terlambat/tidak disampaikan
- Jika sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan dan mengakibatkan kerugian negara, akan dikenakan sanksi dipidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Serta denda paling sedikit 2 kali dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

cara menyetor pajak yang terutang dengan mengisi surat setoran pajak sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak, setelah pajak yang terutang dihitung kemudian disetorkan ke kas negara bisa melalui kantor pos atau bank.

jika Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah .tetapi apabila SKP sudah keluar dan secara sengaja melakukan penghindaran maka akan dikenakan sanksi.

termasuk dalam objek pajak royalti..royalti merupakan uang jasa yang dibayarkan oleh orang atas barang yang diproduksi kepada orang yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

Dalam hal perusahaan yang melakukan pembukuan mengalami kerugian fiskal dalam suatu Tahun Pajak, maka kerugian fiskal tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun berturut-turut dimulai sejak Tahun Pajak berikutnya. perusahaan yang mengalami kerugian fiskal akan dibebaskan dari kewajiban pajak selama lima tahun berturut-turut apabila perusahaan tersebut belum memperoleh laba fiskal yang cukup untuk menutup kerugian tersebut. Sedangkan apabila perusahaan tersebut bisa menutup kerugian fiskal sebelum 5 tahun, maka harus memenuhi kewajiban pajak seperti biasanya. dan untuk pph pribadi tergantung dari berapa besar gaji dari masing-masing pegawai.

silahkan bisa dibaca di link dibawah ini
https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER%20-%2021.PJ_.2014.pdf